Lulung: Pembangunan Jakarta tidak Sesuai Perencanaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang).

Perencanaan itu diusulkan dari tingkat RW, Lurah, hingga ke Provinsi. Namun tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menjelaskan, satu di antara contohnya yaitu penertiban yang berlangsung kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan, Jakarta Utara.

Bila sesuai dengan perencanaan, warga tidak akan menjadi korban penggusuran dan tentunya kehidupannya menjadi lebih layak.

Selain itu pembangunan jalan simpang susun Semanggi yang menggunakan biaya dari Koefensi Lantai Bangunan (KLB) dan pembangunan sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan dana CSR.

Dilihat dari sisi kebutuhan warga, Jalan Layang Semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan pribadi roda empat. Seharusnya, Pemprov DKI memilih memperbaiki dan menambah transportasi massal.

"RPTRA itu bisa dibangun menggunakan APBD. Kenapa malah pakai CSR. Kalau tidak bisa menggunakan APBD, setidaknya biaya CSR atau KLB digunakan untuk membangun kegiatan prioritas yang direncanakan," ujar pria yang akrab disapa Lulung, Kamis (28/4/2016).

Pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan berdampak kepada situasi pemerintahan. Ditambah dengan rotasi pejabat dilakukan tanpa barometer dan waktu yang tepat.

"Rotasi banyak dilakukan ketika perencanaan sudah matang, pejabat yang mengeksekusi bukanlah yang menyusun perencanaan. Kalau bermasalah, gimana? Kan beda teknis orang menyusun perencanaan yang bisa eksekusi cepat," kata Lulung.