Terapkan Parkir Elektronik, Tidak ada Nego dengan Ormas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah tidak mau bernegosiasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menguasai tempat parkir tertentu.

Ia akan menjalankan kebijakan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggunakan sistem parkir elektronik atau parkir meter di seluruh DKI.

"Sesuai arahan gubernur jangan pakai pendekatan-pendekatan. Pendekatannya ke elektronik saja. Nanti gubernur inginkan juru parkir digaji dua kali UMP (Upah Minimum Provinsi). Kalau digaji banyak masih nakal, ya dipecat ganti yang lain, kalau pendekatan Ormas nanti banyak lagi pendekatan, nanti nego-nego lagi. Di sini tidak ada nego-nego pokoknya gunakan elektronik," ungkap Andri di Balai Kota, Senin (10/8/2015).

Dikatakan dia, saat ini pihaknya sedang melakukan lelang alat Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk 19 titik parkir seperti di Tanah Abang dan Kota Tua. Dalam waktu dekat alat parkir meter segera terelisasi karena saat ini prosesnya masih berada di BPKAD.

"Nanti parkir elektronik akan diterapkan di tempat yang paling rame seperti Tanah Abang, Kota Tua. Kita belum hapal titiknya. Diprioritaskan yang berpotensi meningkatkan PAD," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya meyakini akan ada benturan dalam penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dengan para preman yang menguasai lahan parkir di Jakarta selama ini.

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut menyadari bahwa banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menjadikan lahan parkir sebagai mata pencaharian.

"Makanya kita mau lelang 400 (TPE) pasti benturan. Itu saya sudah ngasih peringatan waktu kemarin (pembukaan Musda) KNPI. Kita pasti akan benturan. Makanya saya sudah minta Polda dan TNI untuk dukung karena pasti benturan. Rejeki orang diambil kan? lapak orang diambil kan?," ujar Ahok di Balai Kota.

Supaya para preman parkir tidak kehilangan penghasilannya, Ahok menawarkan orang yang biasa menjaga parkir bekerja kepada Pemprov DKI menjadi juru parkir dengan diberikan gaji 2 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI atau sebesar Rp 5,4 juta.

Suami Veronica Tan ini memprediksi orang-orang yang bekerja di lapangan sebagai juru parkir liar selama ini akan senang, tetapi tentu bos-bosnya saja yang tidak akan senang dengan kebijakan yang akan diambil dirinya.

Bisnis lahan parkir memang menggiurkan di ibu kota, bisa dihitung berapa perputaran uang parkir yang masuk ke kantong pribadi selama ini. Dicontohkannya di Jalan Sabang dalam satu malam sebelum ada parkir meter hanya setoran ke Pemprov DKI sebesar Rp 500 ribu.

Tetapi setelah diterapkan parkir meter dalam semalam bisa mendapat Rp 10 juta sampai Rp 12 juta. Begitu juga di Kelapa Gading sebelumnya dalam semalam hanya mendapatkan setoran Rp 1 juta, tetapi setelah dipasang parkir meter semalam setorannya bisa diperoleh Rp 50 juta.

"Berarti apa? Terus, tanyain tukang-tukang parkir yang dulu, mereka dapat berapa sih? Rp 100 ribu atau Rp150 ribu satu hari. Berarti selisihnya kemana nih puluhan juta ratusan juta. Potensi parkir Rp1,8 triliun, kita hanya pungut Rp 26 miliar. Berarti ini ratusan miliar, bagi-bagi dong di oknum-oknum Ormas, oknum-oknum aparat yang main di lapangan. Makanya kita mesti lawan, makanya pasti benturan," ujar Ahok.