Ahok: Lelang 400 Terminal Parkir Berbenturan Sama Oknum Ormas Melulu
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menampik banyak lahan parkir liar yang telah dikuasai oknum organisasi masyarakat
lihat foto
Tribunnews.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menampik banyak lahan parkir liar yang telah dikuasai oknum organisasi masyarakat (ormas). Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kesulitan menerapkan sistem parkir berbayar di beberapa ruas parkir on street.
"Kami mau lelang 400 Terminal Parkir Elektronik (TPE) berbenturan sama mereka melulu. Saya sudah kasih peringatan waktu membuka musyawarah daerah (Musda) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) kemarin," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/8/2015).
Bagi juru parkir liar di lapangan, Pemprov DKI telah menjanjikan pemberian gaji sebesar dua kali nilai upah minimum provinsi (UMP) 2015. Basuki mengklaim, juru parkir liar senang atas programnya tersebut.
Pihak yang kecewa adalah penerima setoran juru parkir liar tersebut. Mereka merasa rezekinya telah dipotong pemerintah.
"Kamu bayangin aja di Jalan Sabang, semalamnya (pendapatan parkir di DKI) Rp 500.000, sejak pasang TPE (pendapatan parkir DKI) jadi Rp 10 juta - Rp 12 juta dan di Kelapa Gading juga yang biasanya semalamnya dapat Rp 1 juta, jadi Rp 50 jutaan tiap malam (pendapatan parkir)," kata Basuki.
Basuki berani menjamin kesejahteraan juru parkir jauh lebih baik di bawah pengelolaan DKI dibanding ormas. Ketika menyetor uang ke oknum ormas, kata Basuki, juru parkir hanya mendapat komisi Rp 100.000 - 150.000 tiap harinya.
"Berarti selisihnya kemana nih puluhan juta ratusan juta? Potensi parkir DKI itu Rp 1,8 triliun, tapi kami hanya pungut Rp 26 miliar. Berarti ini ratusan miliar, bagi-bagi komisi dong di oknum-oknum ormas dan oknum-oknum aparat yang main di lapangan. Makanya kami mesti lawan bersama TNI dan Polda," kata Basuki. (Kurnia Sari Aziza)
