Wagub Djarot: Banyak Apartemen di Jakarta Selatan Tempat Simpanan Istri Muda
"Makanya harus diperbaiki, ini PR untuk Suku Dinas Dukcapil, lurah, camat hingga RT RW," kata Djarot.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan pendatang ke wilayah Ibukota Jakarta, setelah Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah nampaknya tidak bisa dibendung lagi.
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menampung para pendatang yang berasal dari berbagai daerah.
Namun, para pendatang harus memiliki keterampilan khusus sehingga bisa bertahan di kerasnya Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dalam kunjungannya ke kantor Walikota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2015), mengingatkan aparat di bawahnya agar lebih melakukan pengawasan terhadap para pendatang.
Dia tidak mau kalau para pendatang malah membuat ulah seperti melakukan praktek narkoba dan prostitusi.
Apalagi, kawasan yang sangat sulit dijangkau karena pendataannya kurang memadai seperti Apartemen dan Rumah Susun (Rusun), serta kawasan padat penduduk. Apalagi, para pendatang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
Dia mencontohkan tentang penataan penduduk di Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dimana, apartemen dengan 18 tower itu berpenghuni sekitar 13.000 orang.
Namun, dia memprediksi yang memiliki KTP DKI hanya 2.500 orang. Oleh sebab itu, pihak Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan diharapkan bisa mendata mereka.
"Banyak itu tempat (Apartemen-red) di Jakarta Selatan yang menjadi tempat simpanan istri muda. Makanya harus diperbaiki, ini PR untuk Suku Dinas Dukcapil, lurah, camat hingga RT RW," kata Djarot sambil berkelakar di depan seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Koda Administrasi Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2015).
Perbaikan pendataan pun, kata dia, juga perlu dilakukan di perumahan-perumahan mewah.
Menurut Djarot, selama ini pendataan penduduk di sana belum terlalu menyeluruh. Apalagi sebentar lagi, arus balik akan mencapai puncaknya.
Bila ada 6,5 juta orang mudik, belum tentu orang yang balik ke Ibu Kota akan sejumlah itu.
"Ada arus mudik, ada arus balik. Jika 6,5 juta orang mudik, apa yang balik juga 6,5 juta? Tidak! Lebih," kata dia.
Makanya untuk mengantisipasi adanya lonjakan penduduk yang menambah beban Jakarta, perangkat wilayah lah yang perlu memperbaiki pendataan. "Ini artinya Sudin Dukcapil dan Sudin Tenaga kerja harus langsung koordinasi dengan camat dan lurah. Bikin sistem di situ, sampaikan kepada RT dan RW, apakah orang yang balik bawa keluarga tidak," kata dia.
Kemudian, kata dia, perlu ditanyakan kepada mereka, mau menetap, mampir, transit, sudah ada panggilan atau baru mau cari kerja. Mereka juga perlu ditanyakan ada surat pengantar dari daerahnya, serta ada rencana menetap atau tidak.
