Rabu, 1 Oktober 2025

Kisruh APBD DKI

Ketua DPRD Minta Maaf kepada Rakyat Jakarta

Pras pun meminta maaf karena upayanya untuk memperjuangkan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) gagal.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasanudin Aco
Warta Kota/Warta Kota/Henry lopulalan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan) sebelum rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/3). Rapat tersebut digelar terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. (Warta Kota/henry lopualan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi harus menjalani medical check up atau pemeriksaan kesehatan, Jumat (20/3/2015), lalu sehingga pulang lebih awal pada saat hari penentuan nasib RAPBD 2015 dilakukan.

"Pada tanggal 20 Maret 2015 hari Jumat saya tidak hadir karena jadwal saya check up ke dokter. Bukan saya menghindar pembahasan," ungkap pria yang akrab disapa Pras ini di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/3/2015).

Memang pada saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) datang ke DPRD menyerahkan dokumen APBD, Pras sudah tidak berada di tempat.

Pada malam tersebut rapat Badan Anggaran hanya dipimpin tiga Wakil Ketua DPRD diantaranya M Taufik, Triwisaksana, dan Abraham 'Lulung' Lunggana.

Saat malam penentuan nasib RAPBD pun tidak semua fraksi yang hadir diantaranya Fraksi Partai NasDem. Sementara Fraksi Partai Golkar sudah meminta izin meninggalkan DPRD lebih dahulu kepada pimpinan dewan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik pun pada jumat (20/3/2015) malam mengungkapkan ketidakhadiran Ketua DPRD tidak hadir karena alasan kesehatan
"Saya tahu beliau bukan tipe orang yang suka lari dari masalah," ucap Taufik saat menunggu dokumen RAPBD diruangannya.

Pras pun meminta maaf karena upayanya untuk memperjuangkan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) gagal.

"Setelah menerima laporan dari pimpinan fraksi dan komisi, saya memutuskan untuk menggunakan pergub APBD 2014 dan ini keputusan Rapim. Saya minta maaf kepada rakyat Jakarta, karena kami sebagai utusan rakyat hari ini memakai APBD 2014," ungkapnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved