Rabu, 1 Oktober 2025

Kisruh APBD DKI

Rapat Banggar Tertunda, Nasib RAPBD DKI di Ujung Tanduk

Begitu juga dengan Ketua TAPD Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan jajarannya belum tampak hadir

Penulis: Adi Suhendi
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Proses input hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke dalam sistem e-budgeting di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015). Input yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dengan Badan Anggaran DPRD DKI kemarin atas hasil evaluasi dokumen APBD dari Kementerian Dalam Negeri. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN *** Local Caption *** 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2015 di ujung tanduk. Rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD DKI yang dijadwalkan Jumat (20/3/2015) pukul 14.30 WIB belum dimulai.

Tampak di ruang rapat serba guna DPRD DKI yang dijadikan sebagai tempat pertemuan tersebut hanya beberapa anggota DPRD yang hadir, sementara pimpinan DPRD belum tampak kelihatan hadir.

Begitu juga dengan Ketua TAPD Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan jajarannya belum tampak hadir.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang datang ke ruang rapat tersebut kembali balik kanan karena belum ada satu pun anggota DPRD yang hadir.

"Ini saya baru datang, belum mulai kan, sabar saja," ucap pria yang akrab disapa Haji Lulung tersebut.

Lulung pun belum memberikan kepastian dari fraksinya apakah menyetujui RAPBD 2015 menjadi APBD atau tidak.

"Belum (ditentukan), kita jangan mendahului," ucapnya.

Setalah Lulung kembali ke ruang pimpinan DPRD, beberapa anggota DPRD pun datang yang rata-rata merupakan anggota Badan Anggaran.

Tetapi setelah menunggu beberapa saat akhirnya merekan satu persatu meninggalkan ruang rapat.

"Keretanya telat," ucap seorang anggota DPRD sambil berlalu.

Ketua Fraksi Hanura Mohammad Ongen Sangadji yang hadir ke ruang rapat pun tidak memberikan ketegasan mengenai nasib RAPBD 2015 apakah akan menjadi Peraturan Daerah (Perda) atau justru tidak disetujui sehingga DKI harus menggunakan APBD 2014.

"Hanura memberikan keleluasaan kepada Pak Gubernur untuk mengelola anggarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Silahkan terjemahkan sendiri," ujar Ongen.

Sementara Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah yang datang ke ruang rapat kemudian meninggalkan ruang rapat, mengaku dirinya mendapatkan undangan khusus anggota Badan Anggaran saja untuk membahas tentang persetujuan RAPBD DKI.

"Pertemuannya khusus Banggar, tadi teman-teman lain pimpinan datang kemudian pada balik karena merasa tidak diundang," ujarnya.

Hingga saat ini rapat belum dimulai dan di ruang rapat pun sudah tidak ada anggota DPRD DKI.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved