Duet Ahok Djarot
Lelang Jabatan DKI Dinilai Sarat Kecurangan
"Pelantikan pegawai DKI Jakarta tidak fair dan ada dugaan suap menyuap," kata Uchok melalui pesan singkatnya.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi menilai proses seleksi dan promosi terbuka atau kerap disebut lelang jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta penuh kecurangan.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membatalkan pelantikan 4.676 pejabat dari eselon II sampai eselon IV di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/1) lalu.
"Pelantikan pegawai DKI Jakarta tidak fair dan ada dugaan suap menyuap," kata Uchok melalui pesan singkatnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Pengamat anggaran politik itu menilai, dalam proses lelang jabatan itu ada indikasi korupsi. Dimana anggaran untuk lelang jabatan sebesar Rp 18 miliar. Sedangkan yang dihabiskan hanya Rp 7 miliar.
"Dugaan adanya suap menyuap mulai terkuak ketika hasil ujian dan nilai pegawai yang mengikuti test lelang jabatan, sampai sekarang belum dipublikasi, dan ada kesan disembunyikan oleh pengambil kebijakan di pemerintahan Jakarta," tuturnya.
Oleh sebab itu, kata dia, PNS DKI menilai ada permainan "suka dan tidak suka" dalam pengisian lelang jabatan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Untuk itu, diminta untuk kepada Gubernur Jakarta untuk membatalkan lelang jabatan atas pelantikan tanggal 2 januari 2015.
"Sehingga tidak ada kesan bahwa Ahok mengobok-obok sistem karir dengan konsep lelang jabatan. Yang harus dilakukan oleh Ahok dengan lelang jabatan agar bisa memperbaiki sistem struktural dan mencari sumber daya manusia yang berih, jujur dan bebas dari korupsi agar menjadi PNS yang mengabdi dan melayani rakyat," kata dia.(Bintang Pradewo)
