Pengajuan Anggaran Rp 32 M untuk 400 PJU Rusak Tidak Realistis
Kami akan upayakan anggaran tambahan untuk perbaikan 400 PJU yang rusak itu. Tapi tidak mungkin sebesar Rp 32 Miliar.
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Depok berencana mengajukan anggaran Rp 32 Miliar untuk perbaikan 400 lampu penerangan jalan umum (PJU) dari 6000 titik PJU di Kota Depok.
Pengajuan anggaran akan dilakukan kepada DPRD untuk dimasukkan dalam APBD 2014 perubahan yang akan digodok akhir 2014 mendatang.
Mengenai hal ini Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto, menganggap besaran anggaran Rp 32 Miliar yang diajukan untuk perbaikan 400 PJU itu sangat tidak realistis dan akan sulit dipenuhi DPRD.
Pasalnya dana yang ada terbatas dan masih ada beberapa kemungkinan pos anggaran yang lebih diprioritaskan.
"Kami akan upayakan anggaran tambahan untuk perbaikan 400 PJU yang rusak itu. Tapi tidak mungkin sebesar Rp 32 Miliar. Dana itu terlalu besar karena masih ada yang harus dianggarkan untuk hal atau prioritas lain," kata Rintis saat ditemui Warta Kota di ruang kerjanya di Kantor DPRD Depok, Jumat (30/5/2014).
Ia menjelaskan dalam APBD 2014 Kota Depok sebelumnya, sudah dianggarkan dana sebesar Rp 1,9 Miliar untuk perawatan dan perbaikan PJU.
Namun, jika dana itu dianggap kurang dan masih ada 400 PJU yang rusak, menurut Rintis, dana tambahan yang paling realistis untuk diberikan lagi yakni sebesar Rp 1,9 miliar juga.
"Yang paling mungkin bisa direalisiasikan dalam APBD perubahan nanti, besarannnya sekitar Rp 1,9 Miliar atau sebesar dana alokasi yang sudah dianggarkan di APBD 2014 sebelumnya," ujarnya.
Rintis menyebutkan pada tahun 2013, DPRD Depok memberikan anggaran sebersar Rp 5 milar untuk perbaikan dan perawatan PJU.
Namun pada tahun 2014, anggaran untuk PJU adalah Rp 1,9 Miliar. "Karena kurang, kami minta perbaikan PJU dilakukan di titik-titik yang ruas jalannya rawan kejahatan dan rawan kecelakaan," katanya.
Rintis mengaku sangat mendukung upaya perbaikan 400 PJU rusak itu karena memang cukup meresahkan masyarakat. "Kami minta Dishub ajukan anggarannya yang realistis dan supaya perbaikan diutaman di ruas jalan yang rawan kecelakaan dan kejahatan," kata Rintis.(bum)