Tak Ingin Kesandung Korupsi, Kepala DPU DKI Surati BPKP dan Inspektorat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta menelan biaya sangat besar, yang bahkan dibiayai utang ke Bank Dunia. Yakni pengerukan sungai dan waduk yang berada di dalam program Jakarta Emergency Dredging Iniciatives (JEDI) yang kini bernama Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP).

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan pun khawatir tersandung kasus hukum mengingat besarnya anggaran.

Manggas menyurati Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat DKI. Ia meminta pendampingan dalam pelaksanaan tiga proyek, yakni JEDI, Swakelola pembangunan sarana prasarana pengendali banjir, dan manajemen konstruksi pembangunan tanggul laut raksasa untuk mendukung program National Capital Integrated Coastal Development (*NCICD*).

Surat yang beredar di kalangan wartawan itu bernomor 4406/-1712.2 kepada BPKP dan tertanggal (7/4) lalu. Sedangkan surat kepada Inspektorat bernomor 1555/1712.2 ditandatangani Manggas pada (20/2) lalu.

Namun anehnya, surat tersebut tidak ditembuskan ke Gubernur DKI Jakarta. Dalam daftar tembusan hanya terdapat Wakil Gubernur DKI, Plt Sekda, Asisten Sekda Bidang Pembangunan, Kepala Biro Sarpras DKI, dan jajaran dibawah Dinas PU DKI.

Surat tersebut juga memuat lampiran proyek-proyek tahun jamak (multiyears) yang diminta oleh Dinas PU untuk didampingi agar tidak tersandung korupsi. Yakni Pembangunan pompa waduk Ria Rio dan saluran IKIP sebesar Rp 55 miliar, JEDI Paket I Rp 270,5 miliar, JEDI Paket 4 Rp 395 miliar, JEDI Paket 7 Rp 302 miliar

Selain itu ada, pembangunan sarana prasarana pengendali banjir RP 80 miliar, Pembangunan parkir air dan sumur resapan RP 10 miliar, pembangunan sistem pompa Hailai Marina Rp 623 miliar, pembangunan sistem pompa Kamal Rp 934,5 miliar, Pembangunan sistem pompa Sentiong Ancol Rp 623 miliar, pembangunan sistem pompa Karang Rp 534 miliar, pembangunan sistem pompa Angke RP 1,4 triliun, pelaksanaan pembangunan tanggul untuk mendukung tanggul raksasa, Rp2,5 triliun. Semua anggaran tersebut dipecah selama tiga tahun, mulai 2014 hingga 2016. (Ahmad Sabran)