Pemukiman Ilegal Sulitkan Jokowi Normalisasi Sungai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan kesulitannya melakukan normalisasi sungai di Jakarta. Penyebab utama yakni masih banyaknya pemukiman padat penduduk yang menyulitkan dibuat jalur inspeksi untuk masuknya alat berat.

"Persoalannya itu jalan inspeksi, sebab kanan-kiri ada pemukiman sehingga kami kesulitan. Nanti truknya taruh dimana? truk tidak bisa masuk, jalan inpeksinya di duduki rumah ilegal," ujar Joko Widodo atau Jokowi di Waduk Sunter, Jakarta Utara, Rabu (6/11/2013).

Sebenarnya relokasi warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga menjadi programnya salah satu upaya memudahkan normalisasi.

Namun, Jokowi sendiri belum dapat merealisasikan relokasi dengan waktu yang singkat lantaran ketersediaan rusunawa masih minim.

"Ya sekarang kalau mau direlokasi Rusunawa nya mana? Sudah penuh semua, sudah full, mereka mau ditempatkan dimana?" tutur Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini memberi contoh lokasi sungai mana yang dianggapnya masih sulit untuk dinormalisasi akibat adanya pemukiman ilegal.

"Seperti di kali Cipinang, kali Baru juga, rumah-rumah itu berdiri mepet satu senti dari sungai, kalau mau ngeruk ndak ada jalan truknya mau ditaro dimana?" kata Jokowi.