WHO Nilai Pelaksanaan KJS Sukses

 Tribunnews.com, Jakarta - Meskipun dinilai karut marut oleh DPRD DKI, organisasi kesehatan dunia dibawah PBB, World Health Organization (WHO) menilai pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemprov DKI cukup baik. WHO datang ke Balai Kota DKI Jakarta dan bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki mengatakan, WHO memberikan dukungan terhadap pelaksanaan KJS bagi warga tidak mampu di Jakarta. “Mereka sebenarnya sudah melihat sejak kita luncurkan, setelah dilihat dan diteliti secara seksama, WHO memberikan dukungan terhadap program KJS. Mereka sama sekali tidak memberikan kritikan,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/9).

Pria yang biasa disapa Ahok ini mengatakan, WHO mengharapkan program KJS di Jakarta dapat menjadi model pelaksanaan layanan kesehatan gratis di seluruh Indonesia. “Mereka bertanya model manajemen KJS di Jakarta, setelah kita jelaskan, mereka menilai KJS bisa jadi model seluruh Indonesia,” kata Ahok.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menerapkan besaran premi sebesar Rp 23.000 per bulan per pasien, lebih tinggi dari premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) nasional Rp 19.225 per bulan per orang.  Ahok juga menjelaskan kepada WHO perbedaan KJS dengan Jamkesmas.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menyatakan kedatangan WHO ke Jakarta untuk melihat secara langsung penerapan program KJS bagi warga tidak mampu. “Sebagai organisasi kesehatan dunia, mereka melihat dari semua aspek, mulai dari layanan, dokter, obat hingga pembayaran biaya perawatan dan obat kepada pihak rumah sakit, kita berikan penjelasan kepada mereka,” tuturnya.

WHO juga akan memberikan saran dan masukan terhadap setiap kelemahan yang ditemukannya dalam penerapan KJS tersebut. “WHO akan menghitung angka preminya dan melihat penerapannya. Jakarta akan dijadikan model secara nasional. Dia lebih tahu mana yang lebih bagus,” terang Dien. WHO belum menyampaikan kritikannya terhadap pelaksanaan program KJS di Jakarta.

Dien menjelaskan, WHO memberikan dukungan kepada Pemprov DKI untuk terus melaksanakan KJS bagi warga Jakarta sehingga tingkat kesehatan warga semakin meningkat. “WHO tidak memberikan kritik. Mereka menilai sudah cukup bagus. Dia support kita, karena pelayanan KJS cukup bagus. Mereka tetap memberikan masukan dan membuat model, apalagi DKI adalah proyek percontohan nasional,” tutur Dien.

Seperti diketahui, sejumlah permasalahan terjadi pada program KJS ini, mulai dari keluhan RS Swasta terhadap perhitungan sistem tarif berdasarkan perjalanan penyakit dalam Indonesia Case Based Groups (INA CBgs). Keluhan juga terjadi karena banyaknya salah cetak pada KJS. Kalangan DPRD DKI juga mempertanyakan penunjukkan PT Askes dalam proyek pengadaan KJS ini. (sab)