Selasa, 30 September 2025

Wacana Pemakzulan Jokowi

FPG DPRD DKI Tak Ajukan Interpelasi Jokowi

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Asraf Ali mengungkapkan pihaknya tidak mengikuti hak interpelasi

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Dr Nadia tengah memeriksa pasien kelas 3 pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJS) di RS Tarakan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2013). RS Tarakan terus meningkatkan pelayanan pasien pemilik KJS. Sebanyak 16 rumah sakit (RS) swasta di Jakarta yang menolak penyelenggaraan Program Kartu Jakarta Sehatan (KJS) yang digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Asraf Ali mengungkapkan pihaknya tidak mengikuti hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atas kebijakan Kartu Jakarta Sehat yang dinilai bermasalah.

"Saya sendiri tidak tanda tangan. Fraksi Partai Golkar (FPG) tidak setuju sehingga tidak terlibat," ujar Asraf saat dihubungi, Sabtu (25/5/2013).

Asraf juga mengatakan bahwa hak interpelasi kini sudah tidak berguna lagi. Sebab Kamis kemarin Komisi E sudah memanggil pihak rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan DKI untuk didengarkan duduk persoalannya. "Tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," ucap Asraf.

Asraf juga meluruskan bahwa pernyataannya yang mengatakan akan mengajukan interpelasi saat dengarkan keterangan dari Pemprov DKI dan pihak rumah sakit dua hari lalu bukanlah keinginannya, namun karena ia mendengar ada upaya pengumpulan suara untuk mengajukan interpelasi.

"Sementara pengumpulan tanda tangan dan saya tidak tahu sumbernya. Saya cuma mengatakan saja, kalo tidak bisa diselesaikan masalah sistem INA CBG's itu, ya bisa bergulir," kata Asraf.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan