Jokowi: Penggusuran Kampung Srikandi Sesuai Hukum

Laporan Wartawan Wartakotalives.com, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan bahwa penggusuran warga Kampung Srikandi, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jakarta Timur merupakan sebuah keputusan yang melalui proses hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"(Kasus penggusuran) Gak tau, itu wilayah atau putusan pengadilan. Jangan kita ini dibawa, bukan itu keputusan pengadilan yang eksekusi," kata pria yang akrab disapa Jokowi di gedung Lemhanas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).

Jokowi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut campur dalam proses penggusuran di wilayah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa itu murni dari putusan PN Jakarta Timur. "Ini adalah keputusan pengadilan, yang gusur bukan saya. Saya selalu sampaikan kalau bukan kita, ya nggak ada," kata Jokowi.

Kemudian, mantan Wali Kota Surakarta itu menambahkan bahwa seharusnya kalau proses penggusuran itu bukan dari pihak Pemprov DKI. Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan bahwa dalam proses penggusuran tidak melibatkan petugas Satpol PP. "(Satpol PP) Liat aja, Kalo bukan kita ya mestinya gak ada," tuntasnya.

Perlu diketahui, eksekusi ratusan rumah di Kampung Srikandi RT 07 RW 03, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berlangsung ricuh. Ratusan petugas Satpol PP dan polisi sempat saling dorong dan pukul dengan warga, Rabu (22/5/2013) pagi.

Petugas gabungan yang tiba di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB langsung dihadang warga. Mereka menolak rumah yang selama ini ditinggali digusur.

Kedua kubu sempat beradu fisik, dan terjadi aksi saling pukul. Petugas dibekali dengan tongkat dan tameng. Di lokasi, petugas menerjunkan dua alat berat untuk merobohkan rumah warga. Hingga pukul 07.27 WIB, eksekusi masih berlangsung.

Akibat adanya aktivitas pengosongan lahan tersebut, lalu lintas menuju kawasan sekitarnya dialihkan. Pasalnya, banyak warga yang memprotes dan memenuhi hampir seluruh badan jalan.

Suasana pagi hari dimana para warga sudah memulai aktivitas kerja membuat jalan tersendat. Para pengguna kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat yang sudah terlanjur melintas terpaksa memutar balik arah.(M17)