Proyek MRT
Jokowi Minta Kementerian Keuangan Terbuka Soal MRT
Jokowi menyatakan keberatan, jika Pemprov DKI harus menanggung beban pengembalian utang proyek MRT sebesar 58 persen.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyatakan keberatan, jika Pemprov DKI harus menanggung beban pengembalian utang proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebesar 58 persen.
Menurut orang nomor satu di Jakarta, besok, Selasa (4/12/2012) pukul 15.00 WIB, ia akan bertemu Menteri Keuangan, untuk membicarakan proyek senilai Rp 15 triliun.
"Besok saya ke Kementerian Keuangan. Mau ikut, ayo. Saya minta Kementerian Keuangan terbuka. Saya itu pengennya apa-apa terbuka," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (3/12/2012) malam.
Mantan Wali Kota Solo pun mengaku tak tahu dari mana pemerintah pusat bisa mendapat dana sebesar 70 persen, dari total nilai proyek MRT sesuai keinginannya. Menurutnya, itu bisa diusahakan pemerintah pusat dari swasta atau BUMN.
"Pokoknya bukan dari APBD. Kontrak dengan JICA (Japan International Coorporation Agency) belum masuk ke meja saya. Perjanjiannya kan pemerintah pusat dengan Jepang, bukan dengan DKI. Kemarin saya baru minta kajian teknis dengan Jepang," tuturnya. (*)
