PDIP Tegaskan Tak Campuri Urusan Birokrasi DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi isu adanya tawar menawar jabatan di lingkungan birokrasi Pemprov DKI seiring transisi pergantian gubernur baru, PDI Perjuangan sebagai pengusung pasangan Jokowi-Ahok menegaskan tidak mencampuri urusan evaluasi birokrasi di Pemprov DKI.

Hal ini diutarakan Ketua (Plh) DPD DKI PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidajat, yang mengatakan partainya tak akan mencampuri urusan demokrasi di Pemprov DKI dengan memaksa agar ada pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada saat ini.

"PDI Perjuangan memberikan kesempatan pada birokrasi saat ini untuk tetap menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, melayani masyarakat sebaik-baiknya. Tanpa ada rasa khawatir akan dirotasi, dimutasi, dan sebagainya," tegas Djarot, Selasa (25/9/2012).

Namun menurutnya jika ternyata ada evaluasi birokrasi, ia menyatakan menyerahkan hal tersebut sepenuhnya pada Jokowi-Ahok, terkait program reformasi birokrasi.

"Partai tidak boleh mendikte orang perorang. Kalau ada evaluasi pejabat-pejabat birokrasi yang suka mempersulit pelayanan masyarakat, mengutip uang, korupsi, dan sebagainya, maka data itu kami serahkan pada Jokowi untuk evaluasi. Kami tidak akan mencampuri," cetusnya.

Djarot menambahkan, partai mempunyai netralitas birokrasi dimana prinsip birokrasi yang benar adalah melayani masyarakat, bukan minta dilayani. "Saya sangat mendukung upaya reformasi birokrasi. Misalnya kalau sudah pensiun, ya pensiun. Tidak ada perpanjangan sampai dua atau tiga kali," tandasnya.

Klik:

• ProFauna Protes Pemberian Izin Angkut Nuri da...
• Hearing Sengketa Lahan Warga Kalimas Berlangs...
• 17 Ribu Buta Aksara, Cuma 220 Orang Tersentuh..