Jakarta Rawan Korupsi
Harga Motor Dinas Damkar DKI Hanya Rp 25 Juta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI menyatakan ada salah persepsi mengenai harga
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI menyatakan ada salah persepsi mengenai harga motor pemadam yang dilaporkan oleh LSM karena diduga pihaknya melakukan mark up sehingga harga satu unit motor mencapai Rp 260 juta.
Kepala Dinas Damkar dan PB DKI, Paimin Napitupulu, menjelaskan harga motor pemadam per unitnya adalah Rp 25 juta. Sedangkan alat pendukung lainnya yang dimasukkan dalam motor ini berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Dikatakannya, sasing-masing untuk tangki air kapasitas 600 liter Rp 10 juta, kelengkapan pendukung Rp 3,8 juta seperti jaket constrruction, lining contruction dan sebagainya.
Kemudian Hose reel atau selang sepanjang 20 meter, Rp 2 juta, dua selang penghisap Rp 10,365 juta, pipa pemancar ukuran 2,5 inch Rp 2.315.500, By-pass eductor Rp 1,75 juta. Berikutnya adalah foam aspirating tubes Rp 3 juta, saringan hisap kuningan Rp 945 ribu, Kampak personil berbahan baja Rp 415 ribu, fire helmet Rp 5,65 juta. Selain itu, 1 set fireman suit Rp 8.557.500 terdiri dari jaket, pant, glove, sepatu bot anti api.
Peralatan pendukung lainnya seperti alat komunikasi megaphone Rp 1,150 juta, fire blanket Rp 1.367.500. Kemudian dua partabel fire extinguisher (APAR) Rp 953 ribu, dua water proof flash light Rp 1,04 juta, empat lampu strobo Rp 500 ribu, satu toa dan sirine Rp 3 juta. Agar SDM mampu mengoperasikan motor pemadam ini secara mahir, lanjutnya, maka diperlukan pelatihan. Pihaknya menganggarkan biaya pelatihan SDM untuk operator sebesar Rp 97.431.950
"Seluruh item pendukung ini dimasukkan dalam satu paket pengadaan motor pendukung. Karena memang seluruhnya dimasukkan dalam motor tersebut untuk menunjang kinerja petugas di lapangan. Namun LSM melihatnya hanya harga motornya saja, sehingga jelas ada perbedaan yang sangat signifikan," kata Paimin, Kamis (30/8/2012).
Karena perbedaan pengertian itulah yang menurutnya disebut sebagai mark up anggaran proyek. "Jelas itu kebohongan publik dan fitnah," tegasnya.
