PDIP Minta Kapolri Copot Kapolda Papua Tengah Buntut Dugaan Intervensi Rekapitulasi Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mencopot jabatan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera buntut dugaan intervensi saat rekapitulasi suara Pilkada Papua Tengah 2024.

Sebagaimana diketahui, dugaan kekerasan dan intervensi yang diduga dilakukan aparat kepolisian itu dilakukan saat rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. 

"Kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjenpol Alfred Papera, dan juga Kapolres Paniai, Kompol Deddy A Buri, dan juga Kapagops Porlres Paniai, AKP Hendri Jodo Manurung," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) malam.

Ronny menuding pihak kepolisian melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap komisioner saat rekapitulasi suara berlangsung. Dia juga memiliki bukti video dugaan kekerasan yang dilakukan oleh korps Bhayangkara tersebut.

"Kami dari PDI Perjuangan sangat menyayangkan apa yang terjadi di Provinsi Papua Tengah. Kami melihat ini adalah bentuk intervensi dari aparat penegak hukum, aparat kepolisian dalam proses demokrasi yang terjadi di Papua Tengah," jelasnya.

Baca juga: PDIP Bongkar Video Sejumlah Polisi Diduga Lakukan Intervensi saat Rekapitulasi Pilkada Papua Tengah

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan tindakan yang dilakukan kepolisian itu merupakan bentuk kebrutalan aparat kepolisian. Apalagi, aparat yang datang membawa senjata lengkap.

"Ini bukan lagi sekadar pelanggaran. Ini sudah kejahatan terhadap konstitusi. Apapun alasannya, ini sudah sangat vulgar. Tidak ada ceritanya aparatur kepolisian boleh masuk ke ruang rekapitulasi suara tanpa diminta. Apalagi sampai mengintimidasi, melakukan kekerasan, mengobrak-abrik proses," pungkasnya.

Kronologi Intervensi anggota Polri di Pilkada Papua Tengah 

Berikut kronologi lengkap dugaan intervensi yang diduga dilakukan personel Polri saat rekapitulasi suara Pilkada Papua Tengah versi PDIP, sebagai berikut:

Pukul 09.30 WIT

Komiisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai serta Bawaslu Kabupaten Paniai masuk di dalam ruang persidangan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Distrik se-kabupaten Paniai. Terdapat juga di dalam ruangan Pleno, Para saksi dari 5 Calon kandidat Bupati/Wakil Bupati 4 Saksi dari Calon Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua juga terdapat ketua-ketua PPD dan Pandis dari 24 Distrik Se-kabupaten Paniai.

Baca juga: Rekapitulasi Pilkada di Papua Tak Kunjung Rampung, Ternyata Petugas KPU Disekap 

Pukul 09.45 WIT.

Ketua KPU Paniai, Sem Nawipa membuka Skor waktu untuk melanjutkan pembacaan suara dari tiap Distrik yang dibacakan oleh PPD dari masing - masing Distrik (24 Distrik) Sekabupaten Paniai. Pembacaan hasil suara lapangan dari Tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar.

Pukul 10.30 WIT

Selanjutnya masuk di Distrik Wegemuka, mulai terjadi keributan yang dilakukan oleh saksi dari lima calon kandiat bupati/Wakil Bupati hingga memaksakan agar Pleno dipending atau batal, diantaranya, Saksi Natalis Tabuni, (Yunus Eki Gobai, Abraham Gobai), saksi dari Wilem Wandik, (Naftali Kobepa, Abet kobepa, Aser Kadepa). Sementara, Saksi dari Calon Bupati/Wakil Bupati diantaranya, Saksi dari Oktopianus Gobai, (Marius Gobai), Saksi Roby Kayeme, Yakni, (Yunus Eki Gobai), Saksi dari Nason Uti, yakni (Naftali Kobepa dan Abet Kobepa). Saki-Saksi diatas yang membuat keributan hingga menghancurkan perlengkapan kursi dan meja Pimpinan sidang Pleno.