Ini Persiapan KPU RI Menghadapi Sengketa Pilkada 2024 di MK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Hukum KPU RI, Iffa Rosita, mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah menghadapi potensi sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Salah satu hal yang telah disiapkan adalah menerbitkan pedoman teknis penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan.

“Saat ini sudah terbit dan bisa dipedomani ujar Iffa saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan jelas bagi penyelenggara Pilkada dalam menghadapi sengketa yang mungkin muncul pasca-pemilihan.

Iffa juga menambahkan ihwal KPU telah mengarahkan penyelenggara untuk melakukan pemetaan potensi sengketa PHP guna mengidentifikasi potensi masalah lebih dini dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa yang berlarut-larut.

Selain itu, KPU pusat juga meminta para penyelenggara untuk menyusun kronologis dan mengumpulkan data-data penting seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah surat suara, dan dokumen lainnya. 

“Mengarahkan teman-teman penyelenggara untuk membuat kronologis dan menghimpun data wajib seperti DPT, jumlah surat suara dan lain-lain," ujar Iffa.

KPU juga terus menguatkan konsolidasi internal sebagai bagian dari persiapan penyelesaian sengketa.

Hal itu dianggap penting untuk memastikan seluruh penyelenggara siap dalam menangani sengketa dengan efektif.

Lebih lanjut, Iffa menyebutkan mereka juga akan mengumpulkan penyelenggara di seluruh tingkatan untuk membangun koordinasi yang lebih baik. 

Iffa menegaskan KPU bertanggung jawab penuh atas seluruh rangkaian tahapan Pilkada. 

"KPU adalah penanggung jawab akhir dalam seluruh rangkaian proses tahapan pilkada sehingga KPU akan turut serta mengawal karena ini sebagai ajang pembuktian bahwa kawan-kawan penyelenggara benar-benar tertib dalam menjalankan regulasi yang dibentuk oleh KPU sebagai regulator," tegasnya. 

Permohonan Gugatan Pilkada di MK

Permohonan sengketa Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Selasa (10/12/2024) pukul 07.30 WIB, tercatat 210 permohonan masuk. 

Rinciannya adalah  2 permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur, 169 permohonan sengketa hasil pemilihan bupati, 39 permohonan sengketa hasil pemilihan wali kota.

Adapun dua permohonan sengketa untuk tingkat gubernur diajukan oleh pasangan calon dari provinsi Papua Selatan.

Keduanya diajukan secara daring pada pagi hari ini. 

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan ihwal sidang perdana terkait sengketa hasil Pilkada 2024 kemungkinan besar akan berlangsung pada awal Januari 2025. 

 
Saat ini, MK masih dalam tahap menerima pengajuan perkara dari berbagai pihak.

“Ya kira-kiranya di awal Januari ya,” ujar Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Suhartoyo menjelaskan jadwal sidang perdana akan disusun setelah proses registrasi perkara selesai.

Proses registrasi sendiri diproyeksikan akan selesai pada 3 Januari 2025.

"Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan di tanggal 3 (Januari). Nah selebihnya kan ada sekuen waktu 4 hari selambat-selambatnya harus sudah sidang pertama," tuturnya.