Calon Bupati Kukar Dendi Suryadi Minta MK Batalkan Pencalonan Petahana Edi Damansyah

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Nomor Urut 3, Dendi Suryadi-Alif Turiadi, akan menggugat pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 1, Edi Damansyah, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini terkait Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kutai Kartanegara, yang meloloskan pencalonan Edi Damansyah dan diduga tidak mentaati Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023.

Dendi mengatakan, sejak awal dia memprotes pencalonan Edi Damansyah. 

Alasannya, menurut Dendi, melalui putusan a quo, MK sebelumnya telah menyatakan menolak permohonan yang diajukan sendiri oleh Edi Damansyah.

"Dari awal memang saya sudah protes. Dia memang incumbent, tapi kemudian ada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang menyatakan menolak permohonan dia," kata Dendi, kepada wartawan, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

"Artinya, dia sudah divonis dua periode sampai tidak memiliki lagi hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara," lanjutnya.

Dendi mengaku, gugatan terhadap pencalonan lawannya di Pilkada Kutai Kartanegara 2024 bukan karena kekalahannya dalam kontestasi itu.

"Saya bukan karena saya kalah kemudian baru teriak-teriak putusan MK ini. Saya konsisten sejak awal bahwa konstitusi harus ditegakkan. Tolak tiga periode," ucapnya.

Baca juga: Pramono-Rano Sapu Bersih Suara di 6 Wilayah, Menang Satu Putaran Semakin Dekat, Ini Hasil Lengkapnya

Sebelumnya, kuasa hukum paslon Dendi-Alif, Yafet YW Rissy, menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meloloskan pencalonan Edi Damansyah.

Menurutnya, langkah KPU tersebut melanggar konstitusi, yakni Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang pernah dimohonkan sendiri oleh Edi Damansyah.

"Putusan MK nomor 2/PUU-XXI/2023 secara jelas menolak dan memutuskan, bahwa Saudara Edi Damansyah sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali pada Pilkada Kutai Kartanegara Tahun 2024," kata Yafet, dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024).

Yafet kemudian menjelaskan, Edi Damansyah sudah tidak dapat lagi mencalonkan diri karena telah menjabat Bupati Kuker selama dua periode berturut-turut, dari 2016-2021 dan 2021-2026.

Katanya, Edi Damansyah telah terhitung menjabat satu periode, pada masa jabatannya pada 2016-2021, karena lebih dari dua setengah tahun menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan definitif sebagai Bupati selama dua tahun 10 bulan 12 hari.

Kemudian, pada periode kedua menjabat sebagai Bupati Kuker, Yafet menilai, Edi juga telah terhitung menjabat satu periode, karena telah melalu masa jabatan tiga atau lima tahun.

"Hal ini sejalan dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pasal 19 ayat c, bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara," jelasnya.

Baca juga: Respons Jokowi usai Disebut Bukan Lagi Bagian dari PDIP

Oleh karena itu, Yafet menyebut, pihaknya akan mengajukan gugatan melalui tahap perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPUKada) di MK, secepatnya setelah KPU mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024, pada 15 Desember 2024 mendatang.

Sebagai informasi, Edi Damansyah mengajukan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Edi meminta MK agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 d.

Namun, MK menolak permohonan Edi tersebut melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, pada Selasa, 28 Februari 2023 lalu.