Ketua Bawaslu RI Soroti Politik Uang, Daerah Rawan hingga TPS Tidak Ramah Disabilitas

Rahmat Bagja, mengungkapkan sejumlah potensi kerawanan yang mungkin terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024.  Bagja menyebutkan masalah-masalah seperti kurang ramahnya TPS terhadap disabilitas dan kesalahan pengertian terkait daftar pemilih tambahan atau pindahan menjadi perhatian utama.

“Potensi-potensi kerawanan, pertama, TPS yang tidak ramah disabilitas. Kemudian, apakah ada salah pengertian antara daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan, bagaimana yang kita temukan di form-nya,” ujar Bagja.

Bagja juga menyoroti kemungkinan terjadinya keterlambatan, yang seringkali disebabkan oleh kurang cepatnya persiapan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Selain itu, ia mengingatkan ihwal penghitungan suara di awal sebelum pembukaan TPS juga berpotensi mengalami kesalahan, seperti kehilangan suara.

Baca juga: Pilkada Sampang Telan Korban Jiwa, Bawaslu Ungkap Daftar Wilayah Berpotensi Rawan di Pilkada 2024

“Penghitungan suara di awal itu kan semua suara-suara yang masuk ke TPS dihitung kembali sebelum pembukaan TPS. Ada kehilangan satu atau bagaimana itu kemungkinan terjadi di TPS saja,” jelasnya.

Selain itu, Bagja menambahkan, masalah administratif terkait KTP juga perlu diperhatikan. Ia mengingatkan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik namun sudah melakukan perekaman tetap bisa menggunakan biodata sebagai identitas untuk memilih.

“Biodata itu sekarang kan tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh sebab itu, tolong teman-teman KPU, mensosialisasikan biodata itu bentuknya seperti apa,” katanya.

Saat ini, Bawaslu juga sedang melakukan simulasi untuk mengidentifikasi lebih lanjut kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi di TPS, dengan total ada sekitar 30 masalah yang diperkirakan bisa muncul.  

Kendala Hujan

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selata (Sumsel) Elen Setiadi mengungkapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumsel menghadapi tantangan berupa topografi.

Ia menjelaskan luas wilayah Sumsel menjadi yang terluas di Pulau Sumatera dengan luas 86 ribu Km⊃2; dengan topografi di sisi barat pegunungan dan di sisi timur berupa rawa. 

Selain itu, ungkapnya terdapat sembilan sungai yang menjadi urat nadi dari perkonomian. Sumsel sendiri, kata dia, berpenduduk 8,8 juta jiwa yang tersebar di 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, dan 3.249 kelurahan atau desa.

Sedangkan jumlah pemilihnya mencapai 6.382.739 pemilih tetap dan terdapat 13.206 TPS.  "Sebagai catatan jarak paling jauh sekitar 300 Km, ini mungkin di pesisir. Kemudian waktu tempuh paling lama 7 jam. Jadi artinya kalaupun ada gangguan masih bisa diatasi dengan back up," kata Elen.

"Data geografisnya yang memang jadi catatan kami risiko hujan. Terutama nanti di pegunungan, di sungai-sungai, di pesisir, ini hujan akan sangat berpengaruh terhadap penyampaian surat suara dan sebagainya karena dikirimkan melalui perahu atau kapal. Sedangkan di pegunungan relatif aman, tidak jadi soal," sambungnya.

Untuk itu, ungkapnya pihaknya telah memetakan kembali TPS yang dianggap rawan yaitu di daerah terpencil, daerah terjal, dan tersulit.

Meski durasi distribusi logistik di daerah paling terjal mencapi 7 jam, akan tetapi pihaknya memastikan akan tetap dapat terpenuhi di hari yang sama apabila terjadi sesuatu.