Pilkada Serentak 2024
Pilkada Sulteng, Ahmad Ali Disebut Jadi Kuda Hitam, Bagaimana dengan Calon Lainnya?
Pengamat politik Fransiscus Manurung memprediksi Ahmad Ali bisa menjadi kuda hitam di Pilkada Sulteng 2024 ini.
Penulis:
Malvyandie Haryadi
Editor:
Hasanudin Aco
Rusdy Mastura
Sedangkan Rusdy Mastura atau yang akrab disapa Cudy bukan nama baru dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Sulawesi Tengah atau Pilkada Sulteng.
Ia merupakan sosok petahana yang menjabat sebagai Gubernur Sulteng sejak tahun 2021.
Sebelumnya, Rusdy Mastura telah menduduki jabatan Wali Kota Palu selama dua periode.
Kini, Rusdy Mastura kembali mencalonkan diri jadi Gubernur Sulteng dan berpasangan dengan Mayjen (purn) Sulaiman Agusto Hambuako sebagai wakilnya.
Pasangan ini diusung empat parpol yakni: PDIP, Hanura, Partai Buruh, dan Partai Ummat.
Faktor Penentu
Dikutip dari Kompas, disebutkan, faktor tawaran program dan rekam jejak setiap paslon memang menjadi hal pertama yang menentukan arah dukungan para pemilih.
Faktor kemenangan berikutnya ialah kekuatan setiap paslon untuk menggalang dukungan melalui peran mesin partai dan ormas.
Berkaca pada dua pilkada sebelumnya (2015 dan 2020), paslon yang menang memiliki barisan terbanyak dalam dukungan parpol.
Masih dari Kompas, jika dilihat lebih dalam, di balik dukungan parpol tersebut sebenarnya terdapat relasi patron-klien yang digerakkan oleh ormas keagamaan ataupun ormas kedaerahan (kesukuan) yang tersebar di Sulteng.
Setidaknya tercatat ada 13 ormas, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Pemuda Pancasila, Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB), dan Alkhairaat, sebagai ormas keagamaan terbesar di Sulteng.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang menyatakan, peran Alkhairaat selama ini sebagai penjaga kekuatan kultural dan keagamaan di Sulteng.
Kendati memiliki pengaruh yang besar di masyarakat sejak sebelum era reformasi, Jamaluddin melihat Alkhairaat tidak mau campur tangan dalam urusan pemenangan kandidat.
”Para calon (gubernur dan wakil gubernur) perlu mendekati akar rumput dulu. Adanya politik uang di Sulteng disebabkan masyarakat tidak merasakan dampak pembangunan atau kemajuan nyata dari produk politik itu sendiri,” ujar Jamaluddin.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.