Pascaputusan MK, Peta Politik pada Pemilihan Bupati Bogor 2024 Bisa Berubah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Founder Lembaga Studi Vinus Nusantara (Vinus), Yusfitriadi, memprediksi putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat calon kepala daerah mengubah syarat pengusungan pasangan calon (Paslon) Pilkada Serentak 2024.

Di antaranya pemilihan bupati (Pilbup) Bogor, di mana tujuh partai politik sudah menggelar deklarasi mendukung bakal calon bupati Rudy Susmanto.

Tujuh parpol tersebut, yaitu Gerindra, PPP, PDIP, PKS, Demokrat, PKB, dan PAN.

"Putusan MK ini mengejutkan dan mempengaruhi eskalasi politik di Kabupaten Bogor. Untuk mengusung pasangan calon tak lagi berbasis jumlah kursi, tetapi berbasis suara partai," kata dia dalam keterangannya pada Rabu (21/8/2024).

Dia menilai putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mendorong keadilan dan memberikan kesempatan yang sama kepada para calon bupati Bogor agar tidak terjadi kotak kosong.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, kata dia, memberikan ruang kepada partai politik, untuk bisa mengusung pasangan calon bupati-wakil bupati asalkan suara partainya tembus diangka minimal 6,5 persen.

“Tentu akan ada perubahan besar menjelang pendaftaran. Putusan MK membolehkan partai-partai yang memiliki suara minimal 6,5 persen untuk mengusung pasang calon bupati dan wakil bupatinya. Jadi jelas tidak akan ada lawan kotak kosong di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Partai-partai politik, seperti PKS, PDI-P PPP, PKB Demokrat hingga Golkar bisa mengusung calonnya sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Partai Golkar bisa mencalonkan Jaro Ade, sebagai bakal calon Bupati Bogor tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

“Apalagi saat ini dukungan Partai NasDem kepada Golkar khususnya Jaro Ade sangat kencang dan siap mengusung Jaro Ade sebagai calon bupati Bogor tanpa mahar,” kata dia.

Dia memprediksi Jaro Ade bakal melenggang hingga pendaftaran ke KPUD Kabupaten Bogor.

Hal ini, karena dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan seluruh lembaga survei terkemuka dan hasil surveinya pun sudah melewati ambang batas, popularitas dan elektabilitas Jaro Ade mencapai 58.0 persen hasil lembaga survei Indikator.

“Jadi, kemungkinan besarnya dan bisa dipastikan kang Jaro Ade bisa maju dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor tahun 2024 ini,” kata Bang Yus.

Selain parpol pemilik kursi di DPRD Kabupaten Bogor periode 2024-2029, putusan MK memberikan kesempatan dan peluang kepada partai non parlement seperti, PSI, Hanura, Perindo, Gelora dan yang lainnya, jika digabungkan suara partainya mencapai lebih dari 6,5 persen.

“Yang saya tahu partai non parlement ini sudah berkoalisi namanya koalisi partai non parlement dan sudah menyatakan sikap mendukung kang Jaro Ade dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024 ini,” ujarnya.