Jelang Pilkada Serentak, Benny Susetyo Minta Rakyat Tak Terpengaruh Politik Uang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Benny Susetyo meminta masyarakat tak terpengaruh politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Masyarakat harus kritis terhadap janji-janji politik dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang," kata Benny dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Dia juga mengingatkan adanya penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan merusak proses demokrasi.

"Ini bisa menyebabkan kebingungan dan memanipulasi pemilih untuk membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta. Korupsi juga menjadi masalah yang terus menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia," ucap Benny.

Benny mengatakan, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi bukan hanya sebatas ikut memilih, namun melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. 

Menurutnya, masyarakat harus berani menyuarakan ketidakpuasan jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. 

Benny menuturkan, masyarakat harus aktif dalam berbagai diskusi publik, memberikan masukan konstruktif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

"Saatnya rakyat berdaulat, memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Demokrasi yang sejati memerlukan integritas, komitmen, dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Ungkap Pilkada 2024 di Papua Rawan Politik Uang Hingga Netralitas ASN

Dengan demikian, kata dia, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Hanya dengan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan dihargai," ucap Benny.

Namun, Benny menjelaskan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih penuh tantangan.

Dia menegaskan, demokrasi sejati memerlukan integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menurut Benny, pemimpin yang berjiwa kerakyatan harus mampu berpikir global dan bertindak lokal. 

Dia menilai, pemimpinnya harus memahami dinamika global dan bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. 

Benny menuturkan, pemimpin harus dapat mengintegrasikan kebijakan global yang relevan dengan konteks lokal untuk menciptakan solusi efektif dan berkelanjutan.

Sebab, salah satu aspek penting dari demokrasi yang berdaulat adalah memperjuangkan kesehatan rakyat dan keadilan sosial. 

"Bung Karno, dalam ajarannya, menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah. Pemikiran ini tetap relevan hingga kini. Kesejahteraan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang kuat dan stabil," ucap Benny.

Baca juga: Djarot Respons Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan: Ungkapan Kekecewaan, Tapi Kita Tolak

Benny menjelaskan, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Bung Karno telah memperkenalkan konsep Marhaenisme.

Marhaenisme merupakan konsep yang diambil dari nama seorang petani kecil bernama Marhaen. 

Marhaenisme menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan kaum melarat, termasuk petani kecil, pedagang miskin, dan rakyat miskin lainnya. 

Marhaenisme adalah bentuk lokal dari marxisme yang telah disaring dan disesuaikan dengan kultur bangsa Indonesia.

"Ajaran ini menekankan bahwa demokrasi hanya dapat terwujud jika ada keseimbangan sosial ekonomi," ungkap Benny.

Benny menyebut, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. 

Menurutnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, bekerja keras untuk orang lain, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. 

Benny mengungkapkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati masih panjang. 

Karenanya, dia mendorongnya pentingnya peran media massa, organisasi masyarakat sipil melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 

Benny menegaskan, untuk membangun demokrasi yang kuat, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas utama. 

Menurutnya, tingkat pendidikan yang rendah akan menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. 

Karena itu, pemerintah harus berinvestasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua lapisan masyarakat. 

Pendidikan, kata dia, tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang kesadaran politik dan sosial. 

Baca juga: PAN Yakin Elektabilitas Ridwan Kamil Semakin Positif Jika Sudah Diumumkan Maju Pilkada Jakarta

Selain itu, Benny menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam proses demokrasi.

Dengan begitu, dia menilai bahwa masyarakat tidak mudah terjebak dalam politik uang atau janji-janji kosong dari politisi. 

"Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, menyediakan akses yang lebih baik terhadap modal dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Pemimpin yang sejati bukan hanya sebagai dealer, tetapi sebagai agen perubahan yang memiliki visi dan misi jelas untuk membangun kesejahteraan rakyat," jelas Benny.

Di samping itu, Benny juga mendorong perlunya pendidikan dan kesadaran politik masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. 

Dia mengatakan, pendidikan politik harus dimulai sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun program-program pendidikan non-formal. 

"Masyarakat harus diajarkan tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan cara-cara untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi. Kesadaran politik juga dapat ditingkatkan melalui kampanye informasi dan diskusi publik," tegas Benny.

Benny menambahkan, masyarakat harus memiliki kesadaran kritis terhadap proses politik dan berjalanya pemerintahan. 

"Partisipasi aktif ini akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar. Saatnya rakyat berdaulat, memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial," ucapnya.

Sebab, demokrasi yang sejati memerlukan integritas, komitmen, dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. 

"Dengan demikian, kita dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hanya dengan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan dihargai," imbuhnya.