Ray Rangkuti: Bukan Perkara Baru Jokowi Muluskan Jalan Politik Anak dan Menantunya

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan putra bungsunya Kaesang Pangarep ke partai-partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta.

Isu itu telah dibantah oleh Istana dan Kaesang sendiri. Meski begitu ia sudah menduga bahwa Kaesang bakal membantah isu tersebut.

Baca juga: 5 Tahun ke Depan, Jokowi Canangkan Indonesia Swasembada Pangan

“Sudah dapat diduga, Kaesang akan membantahnya. Tapi, keterlibatan presiden dalam hal memuluskan jalan politik bagi anak dan menantunya, bukanlah perkara baru,” kata Ray, Minggu (30/6/2024).

Hal itu kata Ray sudah terbukti sejak Gibran di Solo dan Bobby di Medan sampai Gibran jadi calon wakil presiden. Peran sang bapak atau mertua sudah berulang kali turut andil. 

“Jadi tidak ada yang baru. Tak perlu lagi kita heran bahwa Jokowi memiliki hasrat mendorong anak-anaknya terlibat politik. Bahwa Kaesang jadi ketua umum parpol hanya 2 hari setelah jadi anggota, tentu juga sulit dihindarkan dari nama bapaknya sebagai presiden,” jelasnya.

Baca juga: Istana Bantah Tawarkan Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat Singgung Diusungnya Gibran di Pilpres

Menurutnya yang jarang terdengar adalah presiden menahan dan bahkan melarang anak-anaknya untuk terlibat hajatan politik. 

“Bahwa sebelumnya Pak Zulhas memberi info bahwa Kaesang dilarang oleh Pak Jokowi terlibat pilkada Jakarta, telah dibantah sendiri oleh Kaesang. Dan bantahan itu diperkuat oleh Pak Jokowi sendiri,” kata Ray.

“Maka cerita tentang presiden Jokowi melarang keluarganya terlibat politik karena misalnya alasan moral atau etika merupakan cerita langka yang bahkan nyaris sulit diharapkan terjadi,” lanjutnya.

Atas hal itu ia menerangkan tak perlu heran soal isu presiden menawar-nawarkan anaknya di pilkada 2024. 

“Dengan semua peristiwa di atas, mari kita serahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Siapakah yang benar dan siapa yang berbohong. Mana diantara dua info ini yang menurut mereka layak dipercaya dan atau sebaliknya,” tegasnya.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Grace Natalie membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan putra bungsunya Kaesang Pangarep ke Partai-partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta.

Menurut Grace, Presiden sama sekali tidak ikut campur dalam Pilkada yang akan digelar November mendatang.

"Tidak benar itu pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada dimanapun," kata Grace, Kamis (27/6/224).

Baca juga: Jokowi Dituding Tawarkan Kaesang ke Parpol, Ini Bantahan Istana dan Ketua Umum PSI

Menurut Grace, Pilkada merupakan ranah partai politik, buka Presiden. Sekarang ini Presiden Jokowi fokus menyelesaikan sejumlah program kerja pemerintah hingga akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang.

"Persoalan pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden  fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang," katanya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep juga telah membantah isu tersebut.

"Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik" kata Kaesang kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Kaesang menambahkan bahwa kewenangan mencalonkan itu berada di Ketua-ketua Umum Partai.

"PSI punya kursi di Jakarta, lumayan ada delapan kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya enggak apa-apa juga," tambahnya.

Adapun Kaesang sebagai Ketum PSI menegaskan berwenang penuh untuk menentukan siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta.

"Kewenangan itu semua ada di Ketua Umum kok, jadi kita tunggu saja. jangan bawa-bawa Presiden, yang Ketua Umum kan saya,"  lanjutnya.

Dia berpesan agar Pilkada Jakarta dijauhkan dari berita bohong, sebab hal tersebut merugikan masyarakat.

"Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," pungkasnya.