Kaesang Kena Sindir PDIP soal Isu Duet dengan Anies, Disebut Ketum Karbitan Minim Pengalaman

Terlebih, nuansa politik di Indonesia sangat berjalan dinamis, bahkan bisa saja berubah di waktu terakhir pendaftaran pada Agustus 2024 mendatang.

“Ini kan masih sangat dinamis, karena sampai Agustus bisa saja terjadi apa-apa,” ucap anggota DPRD DKI Jakarta ini.

Tanggapan Anies

Mengetahui soal wacana duet tersebut, Anies menyambut baik ketertarikan Kaesang yang ingin menjadi pendampingnya di Pilgub Jakarta.

Lantaran, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut bertarung di Pilkada dan dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin.

Namun, saat ditanya apakah dirinya bersedia dipasangan dengan Kaesang, Anies tak menjawab hal tersebut secara pasti.

Saat ini, Anies mengaku ingin fokus mencari dukungan dari partai lain, selain PKB, karena tidak mungkin jika PKB sendiri yang mendukungnya nanti.

Baru setelah itu, Anies mengatakan, bisa memikirkan soal pasangan untuk bersama-sama bertarung di Pilgub Jakarta 2024.

"Setelah urutan itu selesai baru kita bicarakan pasangan," kata Anies, Kamis (13/6/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Di berbeda kesempatan, Anies juga sempat menyinggung soal putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usai calon kepala daerah usai munculnya wacana duet dengan Kaesang itu.

Adapun, MA meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar peraturan batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tak dimaknai berusia 30 tahun saat pendaftaran.

Melainkan, dimaknai batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dihitung saat pelantikan kepala daerah.

Menurut Anies, putusan MA itu akan membuat calon kepala daerah dan masyarakat menjadi kebingungan.

Sehingga, ia meminta agar peraturan soal Pilkada 2024 ini ditaati sebagaimana mestinya.

“Peraturan itu tidak untuk diubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati, itu prinsip,” ujar Anies ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024), dilansir Kompas.com.

Kendati demikian, ia menyerahkan semua keputusan tersebut kepada KPU, tapi menekankan agar peraturan yang sudah ada itu lebih baik tidak diubah, karena tahapan Pilkada 2024 kini sudah berjalan.