Sentilan Jusuf Kalla, PDIP hingga Pengamat soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Kementerian

Sementara itu, sentilan juga datang dari Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno. 

Hendrawan mengingatkan mengenai peraturan perundang-undangan jika ingin menambah nomenklatur kementerian.

"Jika jumlahnya akan diperbanyak, UU ini harus direvisi, kecuali jika yang diakomodasi jumlah wakil menterinya," kata Hendrawan, Selasa (7/5/2024).

Ia juga mengingatkan bahwa di masa transisi ini lazimnya memang musim perburuan jabatan. 

Di masa ini, kata Hendrawan, akan terjadi pula pemberian harapan palsu alias PHP.

"Musim perburuan jabatan seperti ini, virus PHP biasanya bertebaran," ungkap Hendrawan.

Meski demikian, Hendrawan meminta semua tak berspekulasi.

Sebab, kemungkinan efisiensi birokrasi juga penting untuk mengurangi beban keuangan negara. 

"Tapi jangan berspekulasi dulu. Soalnya presiden juga ingin birokrasi lebih efisien, beban keuangan negara tidak berlebihan dan soliditas kabinet terjaga," tegasnya. 

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menganggap, jika rencana itu terjadi, maka Prabowo jelas ingin membagikan kue kekuasan kepada semua pihak.

"Akhirnya terbuka juga, Prabowo pada akhirnya ingin membagi kue-kue kekuasaan kepada banyak pihak," kata Ray, Selasa (7/5/2024).

Ray menilai, wacana itu digaungkan karena Prabowo tidak percaya diri mengelola pemerintah yang akan datang seperti pemerintahan saat ini. 

"Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing," jelasnya.

Menurut Ray, keinginan untuk membengkakkan kabinet menjadi tanda awal kurang mampunya Prabowo dalam mengelola perbedaan ataupun keinginan dari dalam koalisi partai politik pengusungnya.

"Ini masa pemerintahan awal Pak Prabowo. Kalau sebelumnya di masa pemerintahan Pak Jokowi tidak ada kasus yang seperti sekarang."

"Artinya, Pak Jokowi mampu mengelola kekuasaan itu dengan hanya mendasarkan diri kepada koalisi partai politik yang mengusungnya. Dan tidak ada penambahan kursi kabinet," kata Ray.