Respons PDIP usai Kalah di MK: Bakal Gugat Hasil Pilpres 2024 ke PTUN hingga Ingatkan Gibran

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengingatkan cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, agar tidak berbohong.

Komarudin menyayangkan sikap Gibran yang dianggap terlalu reaktif merespons pernyataan Hasto Kristiyanto.

Baca juga: PAN Sebut Putusan MK Tolak Gugatan Pilpres Anies dan Ganjar Telah Sesuai Prediksi

Ia kemudian mewanti-wanti Gibran agar tak lagi berbohong jika sudah secara resmi dilantik menjadi Wakil Presiden.

Hal ini disampaikan Komarudin menanggapi Gibran yang menyebut Hasto telah meresahkan.

"Tentang sikap Mas Gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen."

"Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar berbohong, dua kali itu," ungkapnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.

Komarudin menilai, Gibran justru pernah secara terang-terangan berbohong kepada PDIP, bahkan juga kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Komarudin menyampaikan, kebohongan pertama yang disampaikan Gibran adalah kala dirinya dipanggil menemui Hasto dan Komarudin sendiri di Kantor DPP PDIP.

Kebohongan kedua adalah ketika Gibran ditanya langsung oleh Megawati saat acara pertemuan dengan para kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung.

"Kebetulan yang pertama saya panggil saya dengan Pak Sekjen di lantai 2 ruang Pak Sekjen dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak presiden lagi. 'Mau kemana lagi saya pasti bersandar di PDI Perjuangan'," kata Komarudin menirukan ucapan Gibran.

"Kemudian yang di Sekolah Partai, itu juga ada kan rekaman. Itu kan Ibu tanya Mas Gibran sama Bobby, 'Mau tetap di sini apa berpindah partai?' Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan," katanya.

Sehingga, lanjut Komarudin, jika saat ini Gibran menganggap Hasto meresahkan, justru Gibran yang dianggap paling bahaya dengan kebohongannya itu.

Diketahui, MK menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa PHPU Pilpres 2024.

Terhadap gugatan keduanya, MK menyatakan menolak seluruhnya.

Dari dua gugatan ini, terdapat tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Ketiga hakim MK itu adalah Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Fersianus Waku)

Berita lain terkait Pilpres 2024