3 Parpol Usulkan Hak Angket, NasDem dan PPP Bungkam saat Rapat Paripurna, Pengamat Ungkap Keraguan

Oleh sebab itu, ia lebih fokus untuk mengawal suara dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

"Beda. Untuk mengawal suara itu mantau di kecamatan dan kabupaten, hak angket itu hak politik."

"Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi juga belum bersikap," sambungnya.

Lebih lanjut, Awiek berjanji pihaknya bakal segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.

"Kami pun belum melakukan rapat internal. InsyaAllah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya gak ilang," jelasnya.

Pengamat Ragukan Soliditas Parpol

Pengamat politik sekaligus peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpendapat soliditas parpol dalam menggulirkan hak angket DPR patut diragukan.

"Soliditas partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 untuk mengajukan hak angket terhadap pemerintah terkait dengan soal dugaan kecurangan pemilu patut diragukan."

"Partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 akan lebih bersikap realistis dengan menerima hasil dari pemilu ini ketimbang menghabiskan energi politik untuk hak angket di DPR RI," kata Bawono dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

Ia lantas menyinggung pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu dapat dilihat sebagai bentuk cerminan dari Partai NasDem sebagai partai utama pengusung pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk bersikap realistis menerima hasil Pemilu 2024.

Bersikap mencari peluang untuk berkoalisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka daripada berperan sebagai oposisi selama lima tahun ke depan.

"Apalagi selama berkiprah di panggung politik nasional Partai NasDem tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi," ucap Bawono.

Ia juga berujar, bukan tak mungkin langkah NasDem akan diikuti oleh PKB .

Bahkan, kemungkinan besar dalam waktu dekat Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB akan bertemu Jokowi seperti yang dilakukan Surya Paloh.

“PKB akan lebih memilih untuk bersikap realistis menerima hasil pemilu dan melihat peluang untuk bergabung di dalam pemerintahan, ketimbang ngotot untuk mendorong hak angket di DPR RI."

“Dengan begitu wacana dari segelintir elite politik untuk menggulirkan hak angket di DPR RI terhadap pemerintah hampir dapat dipastikan tidak akan memperoleh dukungan politik memadai dari partai-partai di DPR RI,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki Sandi Saputra/Chaerul Umam/Hasanudin Aco)