Sirekap Bermasalah, Ganjar Tunggu Pengakuan KPU Bilang "Ya Kami Salah"

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menunggu pengakuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bermasalah.

"Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya 'ya kami salah', itu paling fair," kata Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Ganjar mengatakan, sebagai sebuah sistem, Sirekap menunjukkan ketidakberdayaannya.

Baca juga: Partai Demokrat Aceh Minta KPU Hentikan Publikasi Hasil Sirekap untuk Hindari Polemik

"Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut terlihat ketika ada satu tempat pemungutan suara (TPS) jumlah daftar pemilih tetap (DPT) melebihi ketentuan.

"Enggak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Masa kayak gitu mau kita terima," ucap Ganjar.

Sirekap ini memang disorot semua pihak karena dianggap tak sesuai dengan hasil penghitungan manual.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD telah mengusulkan agar dilakukan audit digital forensik terhadap Sirekap.

Mahfud mengatakan, audit digital forensik terhadap Sirekap KPU tak cukup hanya dilakukan lembaga yang berwenang.

Baca juga: Mahfud MD Sangsi Sirekap KPU Sudah Diaudit: Kapan dan Dalam Bentuk Apa?

"Menurut saya, bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit. Karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, itu diaudit," kata Mahfud saat ditemui di kawasan Senen, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Dia menuturkan, nanti tim yang mengaudit akan menelusuri mengenai apakah benar Sirekap terhubung dengan negara-negara lain.

"Apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusinya datanya dengan China, Singapura, dan Perancis. Itu kan harus diaudit," ujar Mahfud.

"Karena itu kan yang menemukan orang lain. Selama ini kan rahasia itu. Baru dijelaskan di situ bahwa 'oh iya tapi tetap dikendalikan dalam negeri'," ucap Mahfud menambahkan.

Baca juga: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Kompak Tolak Sirekap, Ini Respons KPU

Menurut Mahfud, jika Sirekap akan diaudit oleh lembaga yang berwenang, maka akan menimbulkan kecurigaan.

Apalagi, kata dia,  lembaga-lembaga yang bekerja di bidang IT sudah banyak yang menawarkan diri.

"Karena semuanya menemukan kesalahan. Kalau memang mau jujur ya audit sekarang. Itu bener enggak," imbuh Mahfud.