Amankan Aksi di KPU, Polisi Kerahkan 967 Personel Gabungan

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi kerahkan sebanyak 967 personel gabungan untuk mengamankan aksi di depan kantor KPU RI, pada Jumat (23/2/2024).

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI, kami melibatkan sejumlah 967 Personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI serta instansi terkait," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, di Jakarta, Jumat ini.

Baca juga: Aksi Masyarakat Menggugat Demokrasi di Depan Gedung KPU, Ini Tuntutannya

Susatyo menyampaikan, lalu lintas akan terjadi penutupan di sekitaran KPU RI. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar mencari jalan alternatif.

"Maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan KPU RI agar mencari jalan alternatif lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Susatyo juga mengingatkan para peserta aksi unjuk rasa siang ini untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain.

"Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi," jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat itu.

Baca juga: VIRAL Kantor KPU Muna Barat Diserang Preman, ini Kata Polisi 

Sementara itu, Susatyo menegaskan seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, ada dua kubu yang berbeda pendapat dalam aksi ini. Mereka menyuarakan aspirasi masing-masing secara bersamaan.

Adapun elemen dari Masyarakat Menggugat Demokrasi menggelar aksi lebih dulu. Ratusan orang mengikuti aksi di kubu ini.

Mereka menyuarakan penolakan mereka terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bahkan, terdapat poster yang bertuliskan "Pecat semua komisioner KPU".

Di saat yang bersamaan, terdapat elemen dari Gerakan Mahasiswa Kawal Demokrasi. 

Massa yang berisi puluhan mahasiswa ini justru menyuarakan dukungan kepada KPU dan Bawaslu.

"Kawal dan dukung profesional KPU Bawaslu. Tolak intimidasi terhadap KPU dan Bawaslu," tulis kelompok mahasiswa dalam kain panjang berwarna putih.

Kedua kubu yang berbeda pendapat ini dibatasi oleh pihak kepolisian yang berbaris di bagian tengah keramaian mereka.

Mengetahui hal tersebut, seorang orator di atas mobil komando meminta para mahasiswa mengingat momen reformasi di tahun 1998 silam.

"Jangan kau adukan lagi rakyat Jokowi," ucap orator di atas mobil komando kelompok Masyarakat Menggugat Demokrasi.