Pengamat Sebut Konfigurasi Parpol di Parlemen Sulit Realisasikan Hak Angket Kecurangan Pemilu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, wacana hak angket kecurangan pemilu 2024 sulit terealisasi.

Sebab dia menilai konfigurasi kekuatan partai politik di parlemen sulit mendorong digulirkannya hak angket.

Ditambah, Partai Demokrat yang kini bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri ATR/BPN.

"Kalau saya melihatnya akan berat terealisasi apalagi Demokrat sudah masuk pemerintahan," ucap Ujang saat dihubungi Tribunnews.com Rabu (21/2/2024).

Sementara itu, Ujang menyebut kemungkinan hanya PDIP dan PKS yang mendukung hak angket tersebut.

Sedangkan NasDem, PKB dan PPP diprediksi akan tetap menjadi bagian pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan bukan tidak mungkin merapa ke koalisi Prabowo-Gibran.

"Jadi saya melihat wacana itu hanya sekadar wacana tidak akan terealisasi, begitu kuatnya kekuatan koalisi Jokowi-Maruf di parlemen, tambahan amunisi Demokrat bergabung dengan pemerintah itu salah satunya bisa jadi untuk menghalau angket itu tidak terealisasi," ujar dia.

Selain itu, kata Ujang, hak angket bersifat politis sehingga dugaan kecurangan harus dibuktikan secara hukum.

Menurut Ujang jika ada kecurangan pemilu 2024 diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya melihat hak angket itu agak berat, satu itu kedua hak angket itu mesti dibujtikan kecurangannya secara hukum, karena hak angket itu bersifat politis," kata dia.

"Dan kelihatannya mekanisme kecurangan itu yang bagus adalah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, karena MK punya kewenangan itu," pungkas Ujang.

Ganjar Serukan Hak Angket

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Maka, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara.

Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.

Ganjar juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tegas Ganjar.

Kendati begitu, Ganjar menyadari paslon nomor 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Maka, mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Partai NasDem, PKS, dan PKB.

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," jelas Ganjar.

Anies Sambut Baik Wacana Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024, Cak Imin Nyatakan PKB Siap Dukung

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyambut baik wacana digulirkannya hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Anies meyakini partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB dan PKS pun akan siap mendukung hak angket itu.

"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," lanjut Anies.

Anies pun memastikan, jika hak angket itu digulirkan, Tim Hukum AMIN akan menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan pilpres 2024.

Dia juga memastikan pihaknya akak berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud perihal hak angket kecurangan pemilu.

"Mami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ujar Anies.

Sementara itu cawapres 01 yang juga Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.

"Siap," ujar Cak Imin.