Minta KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang, Pendukung Ganjar Tuding Pemilu Sarat Dugaan Kecurangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang terhadap Pilpres 2024.

Haposan mengklaim jika pelaksanaan Pemilu 2024 sangat kuat dengan dugaan kecurangan, khususnya Pilpres.

“Pelaksanaan pemilu serentak kuat dugaan telah dilakukan kecurangan khususnya kecurangan pada pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Haposan kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, dugaan kecurangan tersebut terlihat dalam berbagai protes masyarakat melalui media sosial, yakni adanya surat suara tercoblos hingga intimidasi yang dilakukan aparat.

Haposan menilai, tindakan seperti itu telah merusak alam demokrasi yang warga sipil perjuangkan di masa reformasi.

Dia mengatakan, kecurangan ini terjadi secara terstruktur, masif dan terencana sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Yang putusan MK dimaksud oleh MKMK memutuskan telah terjadi pelanggaran etika barat sedemikian juga dengan putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU telah melakukan pelanggaran etika. Namun semua itu terabaikan oleh penguasa saat ini," ujar Haposan.

Selain itu, Haposan juga menuturkan berbagai dugaan kecurangan lain, seperti pembagian bansos menjelang pemungutan suara hingga pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu.

Haposan menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terkait bukti-bukti kecurangan.

Sekjen PDIP: Ada dugaan rekayasa sistematis

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, ada kecenderungan pemilihan umum (Pemilu) 2024 direkayasa secara sistematis.

Menurut Hasto, kecenderungan itu juga diungkapkan melalui oleh para aktivis pejuang dan pembela demokrasi.

"Kecenderungan terjadinya rekayasa Pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Dia menegaskan, pihaknya saat tengah mengkaji terhadap beberapa pasal dalam undang-undang (UU) Pemilu terkait keterlibatan pejabat negara.