Zulkifli Hasan Minta Semua Pihak Jaga Masa Tenang, Jangan Timbulkan Keresahan

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PAN yang juga menjabat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak untuk menjaga masa tenang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Zulkifli merespon film dokumenter Dirty Vote yang dirilis menjelang pemungutan suara.

"Jadi, saya kira mari hari tenang ini kita jaga betul agar pemilu kita ini berlangsung dengan baik," kata Zulkifli usai rapat intern di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Senin, (12/2/2024).

Zulkifli mengatakan semua kandidat Capres-Cawapres telah menyampaikan visi misinya dalam kampanye. Termasuk juga pihak partai politik yang bertarung di pemilu legislatif. Tinggal sekarang kata Zulkifli menunggu waktu pemungutan suara yang tinggal 2 hari lagi.

"Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan keputusan kan? kita tunggu saja gitu," katanya.

Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan keresahan menjelang pemungutan suara. Salah satunya dengan menyebarkan narasi adanya kecurangan Pemilu.

"Pada masa tenang sekarang ini jangan menyebarkan isu macam-macam curang lah, ini begitu lah ini begitu lah. Kan jadi membuat orang resah dan sekali lagi saya mengatakan curang itu gimana caranya? jaman kayak gini gimana? kan nggak mungkin lah ya," pungkasnya.

Masa kampanye Pemilu 2024 baru saja usai.
Menyongsong tiga hari lagi pemilihan pada 14 Februari, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu.

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Baca juga: Megawati soal Sri Mulyani Cabut dari Kabinet: Kalau Semua Saya Suruh Mundur yang Rugi Bangsa

Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.

Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.

Tentu saja penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data.