Respons Cak Imin Soal Film Dokumenter Dirty Vote: Hasil Pemilu Tidak Legitimasi Kalau Curang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Ketua Umum DPP PKB yang juga cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, merespons dirilisnya film dokumenter besutan jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Dwi Laksono.

Cak menyebut kecurangan pemilu yang dilakukan siapa pun harus disuarakan, sebab terlalu mahal biaya yang dikeluarkan untuk pemilu dengan cara-cara curang.

Hal itu disampaikan Cak Imin, usai berziarah ke makam KH. Abdul Wahab Hasbullah, di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).

"Kecurangan yang ditimbulkan oleh paslon mana pun harus fair kita melihat dan kita kritisi sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi," ujar Cak Imin.

"Karena terlalu mahal, biaya politik, biaya anggaran negara untuk sebuah pemilu yang ingin melahirkan sebuah kepemimpinan pemerintahan yang sukses," imbuhnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menegaskan pemilu yang curang tidak akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Sebab itu, Cak Imin mengingatkan kepada semua pihak agar tidak merusak demokrasi denfan melakukan cara-cara curang pada pemilu 2024.

"Kalau terjadi kecurangan, kelihatan curang itu ya sebaiknya jangan dilihat sebagai legitimasi, (karena) menjadi tidak legitimate hasil pemilu. Maka hancur semua selama lima tahun kita," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

"Yang paling sulit, bagi kita menghindarkan kerusakan dan keburukan yang akan terjadi akibat pemilu yang terindikasi itu (curang)," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, menyongsong tiga hari lagi pemilihan pada 14 Februari, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu.

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.

Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.