Sekjen PDIP Sebut Ada yang Kejar Setoran Agar Pilpres 1 Putaran, Airlangga: Pemilu Ada Regulasinya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya pihak tertentu yang "kejar setoran" untuk memenangkan Pilpres satu putaran.

Terkait hal tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Pilpres memiliki regulasi agar para kontestan bertarung sesuai aturan.

"Ya semua pemilu kan ada regulasinya," kata Airlangga usai menghadiri Kampanye Akbar di Lapangan Panahan, Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Ditantang Warga Ajak Menteri Pendukung Prabowo-Gibran Ikut Mundur, Ini Reaksi Mahfud MD

Airlangga mengatakan selain regulasi, Pemilu pun ada penyelenggaranya yakni KPU dan Bawaslu.

Penyelenggara Pemilu tersebut menggelar atau menjalankan Pemilu sesuai dengan regulasi yang ada.

"Ada Bawaslu, ada KPU, semua aturan jelas. Tinggal menegakkan dari pada aturan mainnya," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengingatkan agar semua pihak untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pihak-pihak yang ingin memenangkan pilpres 2024 satu putaran, namun melakukan segala upaya untuk mewujudkannya.

Demikian disampaikan Hasto, saat menjadi narasumber pada diskusi "Pilpres dan Memulihkan Distorsi Kompetisi Menjadi Kompromi" yang digelar Forum Dialog Nusantara (FDN) di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

"Mau menang satu putaran boleh, tetapi rakyat yang menentukan. Jangan satu putaran seperti kejar setoran, sehingga segala sesuatu dilakukan," kata Hasto.

Lantas, Hasto mengungkapkan adanya operasi khusus (opsus) yang dilakukan pihak tertentu demi target menang satu putaran.

Dia mencontohkan adanya kepala daerah di Jawa Timur yang mendapat tekanan dan ancaman karena mendukung paslon tertentu.

"Dumas (pengaduan masyarakat) ini padahal ini salah satu skenario, dari dumas ini lalu dipakai untuk menekan, kalau enggak, kita proses," ujar Sekjen DPP PDIP itu.

Hasto menyebut, perubahan sikap itu terjadi pada Bupati Gresik Fandj Akhmad Yani dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.