Pilpres 2024
3 Kritik Pedas Anies dan Cak Imin ke Pemerintah Jokowi, Soroti Bansos Hingga Sebut Ngawur
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).
Anies Baswedan baswedan pun turut menyoroti pernyataan Muhammadiyah yang meminta Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataan presiden boleh memihak.
"Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah konsisten saja atas apa yang sudah disampaikan presiden sejak beberapa waktu yang lalu," kata Anies.
Menurut Anies, konsisten terhadap sebuah pernyataan awal yang mana menyebut bahwa presiden harus bersikap netral adalah langkah terbaik yang seharusnya diambil Jokowi.
"Konsisten itu yang diperlukan. Ketika presiden mengatakan bahwa meminta seluruh aparat untuk netral, seluruh aparat untuk menyelenggarakan Pemilu dengan baik, ya itu harus dilaksanakan," tegasnya.
"ASN netral, TNI netral, polisi netral itukan arahan presiden. Maka presiden laksanakan saja arahan itu, menurut saya itu," ujar Anies.
3. Kondisi Bangsa
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin pun menyoroti soal regulator atau wasit yang juga merangkap jadi produsen (pemain), sehingga merugikan rakyat selama 10 tahun terakhir.
“Petani kok diabaikan. Pengangguran kok disia-siakan. Pengangguran di mana-mana. Ini semua karena kepemimpinan yang lalai. Mau dilanjutkan? Tidak. Mau diteruskan? Tidak. Masak seperti itu mau diteruskan. Keterlaluan. Semuanya sudah menyatakan perubahan. Perubahan itu suara rakyat, nurani rakyat, tuntutan rakyat, kehendak rakyat,” ujar Cak Imin.
Karena itu, Cak Imin mengajak agar menjadikan tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari perubahan Indonesia.
“Ngawur kok dipelihara. Ngawur kok mau dilanjutkan. Katanya kemiskinan turun. Kita lakukan perubahan. Pemain merangkap wasit. Sing nggawe orderan sekaligus pemain. Pemain tidak boleh merangkap wasit. Pemain tidak boleh ikut membuat aturan,” ujar Gus Muhaimin.
Dia mengungkapkan rakyatlah yang harus menjadi tuan dan penentu aturan.
“Saya dan Mas Anies sudah sepakat, hanya mendengarkan dua pihak. Yang pertama mendengarkan rakyat. Yang kedua mendengarkan ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.