3 Kritik Pedas Anies dan Cak Imin ke Pemerintah Jokowi, Soroti Bansos Hingga Sebut Ngawur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Pasangan Capres-Cawapres yang diusung NasDem, PKB, dan PKS tersebut dalam kampanyenya memberikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Anies dan Cak Imin memberikan kritik pedas soal pembagian bansos, netralitas presiden, hingga soal kondisi bangsa selama 10 tahun terakhir.

Berikut kritik pedas yang dilontarkan Anies dan Cak Imin saat kampanye di Tegal:

1. Soroti Pembagian Bansos

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan menyoroti soal pembagian Bansos di tengah massa Pemilu.

Menurut Anies, bansos itu seharusnya mengikuti kebutuhan rakyat bukan kebutuhan politik.

"Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos," ujar Anies di Lapangan Pendawa Seimbang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1).

Menurut Anies, pembagian bansos tersebut harusnya terjadwal sedemikian rupa bukannya malah dibagikan mendekati Pemilu yang berujung pada wacana kebutuhan politik.

Baca juga: Anies Kritik Pembagian Bansos Tak Libatkan Mensos Risma: Negara Tak Boleh Diatur Pakai Selera

"Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai jadwal kebutuhan politik yang mau memberi," kata Anies.

"Yang memberi itu negara, yang menyampaikan aparat pemerintah. Jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas, dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya itu perubahan," ujarnya.

Sementara itu, Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengimbau masyarakat bahwa pembagian bansos itu bukan pemberian satu pihak baik itu presiden, pemerintah atau bahkan seorang paslon di Pilpres 2024.

"Tolong semua rakyat paham bahwa (bansos) yang dibagikan presiden atau pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan suatu pihak," kata Cak Imin.

Baca juga: Janji 3 Capres: Ganjar Bicara Akses Difabel, Prabowo Revisi Program Makan Siang Gratis, Anies?

Tak lupa, ia turut mengajak para masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pihak yang memanfaatkan bansos tersebut secara sewenang-wenang.

"Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden, kita harap presiden adil. Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan bukan sebagai politisi," tegas Cak Imin.

"Kualat nanti Pak," ujar Cak Imin.

2. Netralitas Presiden

Anies Baswedan baswedan pun turut menyoroti pernyataan Muhammadiyah yang meminta Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataan presiden boleh memihak.

"Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah konsisten saja atas apa yang sudah disampaikan presiden sejak beberapa waktu yang lalu," kata Anies.

Menurut Anies, konsisten terhadap sebuah pernyataan awal yang mana menyebut bahwa presiden harus bersikap netral adalah langkah terbaik yang seharusnya diambil Jokowi.

"Konsisten itu yang diperlukan. Ketika presiden mengatakan bahwa meminta seluruh aparat untuk netral, seluruh aparat untuk menyelenggarakan Pemilu dengan baik, ya itu harus dilaksanakan," tegasnya.

"ASN netral, TNI netral, polisi netral itukan arahan presiden. Maka presiden laksanakan saja arahan itu, menurut saya itu," ujar Anies.

3. Kondisi Bangsa

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin pun menyoroti soal regulator atau wasit yang juga merangkap jadi produsen (pemain), sehingga merugikan rakyat selama 10 tahun terakhir.

“Petani kok diabaikan. Pengangguran kok disia-siakan. Pengangguran di mana-mana. Ini semua karena kepemimpinan yang lalai. Mau dilanjutkan? Tidak. Mau diteruskan? Tidak. Masak seperti itu mau diteruskan. Keterlaluan. Semuanya sudah menyatakan perubahan. Perubahan itu suara rakyat, nurani rakyat, tuntutan rakyat, kehendak rakyat,” ujar Cak Imin.

Karena itu, Cak Imin mengajak agar menjadikan tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari perubahan Indonesia.

“Ngawur kok dipelihara. Ngawur kok mau dilanjutkan. Katanya kemiskinan turun. Kita lakukan perubahan. Pemain merangkap wasit. Sing nggawe orderan sekaligus pemain. Pemain tidak boleh merangkap wasit. Pemain tidak boleh ikut membuat aturan,” ujar Gus Muhaimin.

Dia mengungkapkan rakyatlah yang harus menjadi tuan dan penentu aturan.

“Saya dan Mas Anies sudah sepakat, hanya mendengarkan dua pihak. Yang pertama mendengarkan rakyat. Yang kedua mendengarkan ilmu pengetahuan,” tegasnya.