Minggu, 5 Oktober 2025

Pemilu 2024

Wapres Ma'ruf Amin Bicara Soal Rencana Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin angkat bicara terkait rencana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com/Gita Irawan
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin usai meninjau Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro di Jalan Fatmawati Nomor 1, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang pada Jumat (26/1/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin angkat bicara terkait rencana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sebagai Menko Polhukam RI.

Ma'ruf mengatakan hal tersebut adalah hak Mahfud untuk mundur.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro di Jalan Fatmawati Nomor 1, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang pada Jumat (26/1/2024).

"Saya kira seperti dikatakan presiden ya kalau seseorang mau mundur kan memang haknya, seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi tidak ada masalah," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, nantinya apabila Mahfud sudah resmi mundur maka Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mempertimbangkan pengganti Mahfud.

Presiden, kata Ma'ruf, nantinya akan menentukan apakah pengganti Mahfud merupakan pejabat sementara (ad interim) atau pejabat definitif yang baru.

Ma'ruf berharap kerja kabinet tidak akan terganggu meski Mahfud jadi mundur dari jabatannya nanti.

"Ya saya harap tidak terjadi gangguan, pertama kan itu memang hak seorang menteri mundur, tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang difinitif yang tahu persis persoalan yang berkait dengan Polhukam. Karena itu saya kira tidak akan terlalu menggagulah," kata dia.

Diberitakan sebelumnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan rencananya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI.

Awalnya Mahfud mendapatkan pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menegaskan pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.

Kesepakatan tersebut, kata dia, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.

Dia menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, kata dia, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

Saat itu, lanjut Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.

Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.

Baca juga: Respons Soal Aksi Kamisan, Cawapres Mahfud MD Siap Tuntaskan Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat

Pertama, kata dia, aturan tidak melarang hal tersebut.

"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.

Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah. 

Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.

Mahfud pun mengaku banyak koleganya yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota

Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.

Mahfud mengaku merasa kasihan apabila mereka kemudian dipecat jika menghubunginya.

Karena menurutnya, terdapat fenomenanya di mana pejabat yang dekat-dekat dengan lawan politik akan dipersulit, dipindah, atau dinaikan tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan sebagainya.

Akan tetapi, ternyata menurutnya situasinya tidak berimbang karena pihak lain tampak menggunakan jabatan baik dengan dijemput, diantar, dan sebagainya.

"Malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Ya kan? Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada satu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi," kata dia. 

"Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas saya bersama Ganjar Pranowo," sambung dia.

Selain itu, kata Mahfud, ia belum mundur sebagai Menko Polhukam karena terkait dengan strategi partai pengusung melalui TPN.

"Juga menunggu, karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu. Tidak bisa colong playu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tetapi tidak bisa juga kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya," kata Mahfud. 

"Agar saya tidak lebih terikat, dan agar yang lain tahu, kalau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat-pejabat politik," lanjut dia.

Sebelumnya, sempat berhembus kabar Mahfud akan mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada hari ini pada Selasa (23/1/2024).

Kabar tersebut beredar di sejumlah grup WhatsApp wartawan menjelang malam.

Baca juga: Nama Mahfud MD Hilang dalam Kolom Pencarian X, Kominfo Ungkap Penyebabnya

Selain itu, Ganjar Pranowo menyatakan telah menyarankan Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhuka usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024).

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved