Pilpres 2024

Sikap Jokowi: 3 Kali Bahas Netralitas, Kini Sebut Presiden Boleh Memihak hingga Tunjukkan UU Pemilu

Tayang: Jumat, 26 Januari 2024 21:11 WIB

Penulis: Muhamad Deni Setiawan

Editor: Nanda Lusiana Saputri

Sikap Jokowi: 3 Kali Bahas Netralitas, Kini Sebut Presiden Boleh Memihak hingga Tunjukkan UU Pemilu

Dok. Setpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kertas besar memuat Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur dibolehkannya presiden melakukan kampanye saat pemilu dengan beberapa syarat, di antaranya tidak ada ikatan keluarga. Perubahan sikap Jokowi selama Pemilu 2024. Mulanya mengingatkan netralitas sampai tiga kali hingga sebut presiden boleh memihak dan berkampanye.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah, sambungnya, menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik (parpol).

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ungkapnya.

2. Wanti-Wanti Pj Kepala Daerah

Di hadapan ratusan penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023), Jokowi mewanti-wanti mereka untuk bekerja secara maksimal dan profesional di masa Pemilu 2024.

Apabila dirinya mendapatkan laporan ada Pj kepala daerah yang bekerja menyimpang selama masa pemilu, Jokowi tak segan-segan untuk menggantinya.

Bahkan, dia mengaku bisa saja mengganti Pj kepala daerah setiap hari jika memang kinerjanya melanggar instruksinya.

"Ada miring-miring, saya ganti tiap hari bisa. Tolong, saya nggak minta banyak, tolong diikuti," tegas Jokowi.

Presiden mengaku akan terus mengikuti kerja-kerja yang dilakukan oleh para Pj kepala daerah dan mengevaluasinya secara harian.

"Saya akan terus mengikuti kerja bapak-ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri, kalau kelas berat ke saya. Segera selasaikan. Mendagri evaluasi tiga bulanan, saya harian," ungkapnya.

Adapun yang hadir adalah 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Mereka yang hadir di antaranya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Lalu, Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan beberapa poin arahan pada masa pemilu, sebagai berikut:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024). (Sekretariat Presiden)

Tidak Intervensi KPU dan Bawaslu

Jokowi meminta semua kepala daerah untuk mendukung kerja KPU dan Bawaslu serta tidak melakukan intervensi apalun.

"Tahun politik pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan kepada petugas KPU, Bawaslu tidak intervensi apapun," kata Jokowi.