Kamis, 2 Oktober 2025

Pemilu 2024

Cegah Kecurangan Pemilu, Gerakan Publik Dianggap Normal

Masyarakat wajib ikut serta berperan mengawal berlangsungnya Pemilu damai sesuai aturan termasuk soal kecurangan Pemilu

WARTAKOTA/YULIANTO
Petugas Gabungan dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menata kotak suara di Aula Gedung Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023). KPU Jakarta Timur mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 berupa kotak suara dan bilik suara sebanyak 2.600 buah untuk 5 Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. (Warta Kota/Yulianto) 

Segmen pertama, ketiga kandidat capres menyampaikan visi dan misi. 

Berikut janji 3 capres di bidang penegakan hukum dan solusi untuk korupsi yang dipaparkan dalam debat perdana

1. Anies Baswedan 

Dalam pemaparan visi dan misinya, Anies Baswedan bertekad membuat hukum berdiri tegak di Tanah Air.

Saat ini, Anies menilai hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Anies menilai, penyelenggara pemerintahan saat ini belum menempatkan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Banyak aturan hukum dilanggar demi kepentingan kekuasaan.

Anies pun menegaskan negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.

"Kita menyaksikan pada hari ini, ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip hukum yang kita pegang," ucap Anies dalam debat perdana di halaman kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam. 

Anies pun berjanji akan mendedikasikan diri untuk menegakkan hukum yang adil pada siapa saja. 

Anies Baswedan saat menghadiri Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI
Anies Baswedan saat menghadiri Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI (Istimewa)

Sementara itu solusi bagi pemberantasan korupsi, ia mengatakan, ada empat cara yang mesti dilakukan. 

"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies. 

Anies juga mengatakan, Undang-undang KPK harus direvisi.

"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved