Debat Ketiga Pilpres 2024, Solusi Capres untuk Konflik Laut China Selatan

Pernyataan tersebut dirilis sehari setelah People's Daily, corong Partai Komunis Tiongkok, menulis bahwa Filipina mengandalkan dukungan AS untuk terus memprovokasi China.

Perilaku sangat berbahaya ini sangat merugikan perdamaian dan stabilitas regional, tambahnya.

Aguilar mengatakan tindakan Filipina tidak akan membahayakan kapal dan pelaut.

Sebaliknya, dia malah menuduh China melakukan manuver berbahaya yang terkadang mengakibatkan tabrakan di laut.

“Merekalah yang melakukan semua pelanggaran,” tambahnya.

Pada hari Selasa, kedutaan besar China di Manila mengatakan Filipina menyebabkan ketegangan dengan mengirimkan pasokan konstruksi ke kapal angkatan lautnya yang dilarang terbang di Second Thomas Shoal.

Baca juga: Indonesia Dorong Pembentukan Code of Conduct di Laut China Selatan Waspadai Eskalasi Ketegangan

“Filipina, yang didukung oleh dukungan eksternal, telah mengesampingkan niat baik dan sikap menahan diri China serta berulang kali menentang prinsip-prinsip dan garis merah Tiongkok,” katanya, mengutip Kementerian Luar Negeri China.

Pada konferensi rutin di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kejadian baru-baru ini "sepenuhnya" disebabkan oleh Filipina yang mengubah posisinya, membatalkan komitmennya, dan dengan sengaja menyebabkan provokasi.

“Kami berharap pihak Filipina akan membuat pilihan yang masuk akal, kembali ke jalur yang benar untuk menyelesaikan perbedaan dengan baik melalui dialog dan konsultasi, dan bekerja sama dengan China untuk mengelola situasi maritim,” kata Mao Ning dikutip Reuters.

Baca juga: Militer Tiongkok Makin Agresif di Laut China Selatan, FSI: Negara ASEAN Harus Solid

Komentar tersebut muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan apakah China memiliki batasan mengenai komentar dan aktivitas Filipina.

Filipina secara teratur mengerahkan misi pasokan untuk tentaranya yang tinggal di kapal perang tua yang kandas pada tahun 1999 untuk melindungi klaim maritim Manila.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan dengan apa yang disebut sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara penggugat lainnya, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Keputusan pengadilan arbitrase pada tahun 2016 membatalkan klaim China atas perairan strategis tersebut, yang tidak diakui oleh Beijing.

(Tribunnews/ Chrysnha, Febri)(Kontan/ Barratut Taqiyyah Rafie)