Pemilu 2024
Partai Buruh Gelar Konsolidasi Akbar di Tangerang, Bahas 3 Isu Termasuk Perdamaian di Palestina
Selain terkait pemenangan Partai Buruh, ada tiga isu yang disuarakan dalam konsolidasi ini.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh Provinsi Banten menyelenggarakan Konsolidasi Akbar bertajuk "Selangkah Lagi Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera" di Tangerang, Banten, Selasa (26/12/2023).
Konsolidasi ini dihadiri kurang lebih seribu orang peserta, dari perwakilan serikat pekerja tingkat perusahaan, kabupaten/kota, dan provinsi yang ada di Provinsi Banten.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang juga Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz berkeyakinan, hampir satu juta buruh mendukung dan memilih Partai Buruh di Pemilu 2024.
"Selama ini buruh berjuang di parlemen jalanan bukan tidak menang tapi tidak adanya kekuatan secara politik untuk merubah kebijakan," kata Riden.
Riden menegaskan, jika partai buruh lolos ke Parlemen Senayan, program prioritasnya adalah mencabut omnibus law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh.
Sementara itu, Ketua PSP SPN Nikomas Gemilang Suprihatin, yang beranggotakan kurang lebih 40 ribu pekerja menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap Partai Buruh.
"Dengan demikian, SPN akan bersungguh-sungguh dalam memberikan dukungan," ucap Suprihatin.
Melihat besarnya antusias peserta dalam Konsolidasi Akbar ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, berkeyakinan, Partai Buruh bakal memiliki satu fraksi DPRD Provinsi Banten. Termasuk juga memiliki fraksi di beberapa kabupaten/kota.
Selain terkait pemenangan Partai Buruh, ada tiga isu yang disuarakan dalam konsolidasi ini.
Pertama, Cabut SK Gubernur terkait upah minimum tahun 2024. Kedua, Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dan Ketiga, Stop Perang Israel Palestina - Wujudkan Perdamaian Permanen.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.