204 Juta Data Pemilih Pemilu 2024 di KPU Diduga Bocor, Cak Imin Hingga Mahfud MD Bereaksi

Dengan begitu, nantinya data pemilih bisa lolos dari ancaman kebocoran ataupun pembobolan.

"Bagaimana memperkuat sistem ini? ya mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai, jangan saling kemudian mengambil kesimpulan lebih awal. kita justru mencari tahu kenapa ini terjadi dan apa pembenahan yang harus dilakukan ke depan," katanya.

"Apakah memungkinkan misalkan sistem elektronik vote elektronik ke depan dilakukan? Apakah nanti tidak riskan kalau e-rekap dilakukan dari Kecamatan ke Kabupaten misalkan? Ini kan harus didiskusikan bersama toh juga ini adalah menjadi kepentingan kita bersama," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo- Mahfud MD, Andika Perkasa khawatir keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI nantinya bisa diintervensi karena ada peretasan situs KPU yang membobol data DPT Pemilu 2024.

Andika khawatir sebab data pemilih berada di tangan orang yang tidak memiliki kewenangannya.

"Sangat mungkin ini digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU sendiri nantinya," kata Andika saat jumpa pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Rabu (29/11/2023).

Dia meminta KPU untuk melakukan pencarian sumber masalah untuk dijelaskan secara detail ke publik.

"Sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU, khususnya yang hubungannya dengan digital nanti," ujar Andika.

Pemerintah Sebut Tak Ada Unsur Politik

Menkominfo RI, Budi Arie Setiadi menyebut kebocoran data KPU tidak ada unsur politik.

Menurut dia, kasus ini pun murni hanya motif ekonomi.

"Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis, karena supaya publik jangan resah dulu ini politik," kata Budi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Budi menuturkan bahwa motif bisnis yang dimaksud adalah pelaku hanya ingin menjual data pribadi untuk kepentingan pribadi.

Dengan begitu, dia meminta semua pihak tidak boleh mendiskreditkan KPU.

"Ini orang mau merampok data saja, mau menjual jadi komoditas saja. Jadi tidak usah dipolitisir, maksud saya begitu loh. Jangan didiskreditkan lembaga KPU bagimana sih jaga datanya entar jadi orang tidak percaya sama pemilu dan lembaga pemilu," katanya.

Menkominfo pun telah bersurat ke KPU RI guna meminta klarifikasi dugaan kebocoran data tersebut