204 Juta Data Pemilih Pemilu 2024 di KPU Diduga Bocor, Cak Imin Hingga Mahfud MD Bereaksi

Mahfud imbau masyarakat siapapun itu jangan meretas hal yang demikian.

"Itu adalah kepentingan untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya. Saya harap KPU lebih berhati-hati," katanya.

Lain hal dengan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, adanya dugaan kebocoran data KPU tersebut menandakan ada upaya sistematis untuk mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu," kata Cak Imin, usai menghadiri Kongres Pemuda Perubahan, di Convention Hall Smesco, Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam.

Selain itu, Cak Imin berpendapat bocornya data pemilih tersebut menunjukkan adanya kelalaian.

Dia meminta semua pihak untuk terus mengawasi dan bantu KPU menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

"Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU sukseskan pemilu," ujar Ketua Umum PKB itu.

Pihak Prabowo-Gibran, melalui Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN), Herman Khaeron menyebut kasus tersebut harus segera dibenahi agar hasil Pemilu 2024 nantinya legitimate.

Karena itu, kasus ini harus disikapi dengan secepatnya.

"Pemilu itu demokratis, Pemilu itu harus adil harus jujur, harus rahasia gitu ya tentu hasilnya harus legitimate, legitimate bagaimana? Ya harus seluruh instrumen yang ingin menjadi penyelenggaraan pemilu ya harus betul-betul legitimate gitu ya jangan ada hal-hal yang menyaksikan masyarakat," kata Herman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Tidak hanya KPU, kata Herman, Bawaslu hingga DKPP juga diminta turun tangan menyoroti kasus kebocoran data tersebut.

Namun, TKN mengaku tidak berspekulasi dan mengambil kesimpulan kebocoran data tersebut.

"Kami tidak ingin cepat mengambil kesimpulan lah karena semuanya itu kan serba mungkin terjadi data bank aja bisa bocor KTP elektronik bisa bocor kemudian banyak hal yang bisa diretas begitu ya," katanya.

Karena itu, Herman meminta KPU juga bisa memperkuat sistem pengamanan data pemilih.