Ganjar Beri Skor Rendah Penegakan Hukum di Era Jokowi: Gerindra Singgung Mahfud, PDIP Beri Pembelaan

Puan menegaskan, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor.

Penegakan hukum di Indonesia, sambungnya, tak boleh tebang pilih.

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," jelasnya.

Ia pun berharap, presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang dapat menjalankan hukum dengan baik.

Mereka mesti menjalankan hukum sesuai koridor yang ada tanpa membeda-bedakan.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucapnya.

Kritik Ganjar terhadap Penegakan Hukum

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia di era pemerintahan Jokowi rendah.

Dahulu Ganjar sempat menyebut, nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilayangkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki Sandi Saputra/Taufik Ismail)