Pemilu 2024
Bawaslu RI Deteksi 1.952 Kerawanan Pemilu 2024, Anggap Masih Sedikit
Bawaslu mengingatkan masa kampanye merupakan masa yang seluruh dimensinya rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sejauh ini mendeteksi ada 1.952 kerawanan Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan jumlah tersebut masih sedikit jika melihat tahapan pemilu yang masih berlangsung.
"Jumlah tersebut masih sedikit karena kalau dilihat dari tahapan (Pemilu) sesungguhnya harus bisa melakukan pencegahan lebih masif lagi," ujar Lolly dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).
Dalam memasifkan pencegahan, Bawaslu sendiri menggandeng banyak pihak dengan membuat nota dinas, surat imbauan serta perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak.
Dari langkah itu hingga saat ini ada lima provinsi yang paling banyak melakukan pencegahan.
"Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, NTB, Jawa Timur ini adalah lima provinsi paling banyak melakukan pencegahan," tuturnya.
Baca juga: Dua Petinggi Gerindra Laporkan KPU ke Bawaslu Karena Data Caleg di DCT Tidak Sesuai Silon
Ia juga mengingatkan masa kampanye merupakan masa yang seluruh dimensinya rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP).
Adapun dimensi itu meliputi dalam konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
"Untuk semua jajaran Bawaslu, baik dari sisi kelembagaan maupun perseorangan harus mengencangkan cara kerjanya," tegasnya.
"Yang harus dilakukan Bawaslu, tegak lurus terhadap peraturan, tegak lurus terhadap regulasi, cara pandang kita melihat seluruh pasangan calon taat pada regulasi," sambung Lolly.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.