Pemilu 2024
TNI, Polri hingga ASN Diminta Terus Menjaga Netralitas dalam Perhelatan Pemilu 2024
Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri diminta untuk terus menjaga netralitas mereka dalam perhelatan Pemilu 2024.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri diminta untuk terus menjaga netralitas mereka dalam perhelatan Pemilu 2024.
ASN, TNI, dan Polri memiliki keterikatan aturan pada masing-masing Instansinya agar tidak terlibat dalam dunia politik praktis.
Cawe-cawe oleh mereka akan dianggap mengganggu dan keikutsertaannya dapat melemahkan kualitas demokrasi (pilkada) itu sendiri.
Demikian hal ini disampaikan Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Idris Sandiya.
"Kita semua juga berharap agar aparat pemerintah dapat bersama mengawal Pemilu untuk menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga, tak ada lagi perpecahan di masyarakat seperti pemilu sebelumnya," kata Idris, Selasa (14/11/2023).
Ia menyambut baik penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Idris ingin proses tersebut menjadi awal dari pemilu yang berkualitas.
"Kita ingin ke depan Pemilu semakin berkualitas. Yakni pemilu yang jujur dan adil, juga menjunjung tinggi perbedaan sekaligus persatuan. Tidak boleh ada pecah belah, apalagi hanya karena beda pilihan” ujar Idris.
Baca juga: Wujudkan Netralitas, DPR Dorong Polri Lakukan Pemantauan Intensif di Jajaran Internal
Menurut dia, penetapan pasangan capres-cawapres mesti dimaknai sebagai awal kompetisi yang fair.
Pendukung pasangan Capres-Cawapres tak boleh saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong atau hoax, serta melakukan hal negatif lainnya.
Ia ingin semua pihak menjaga situasi kondusif, sehingga proses pesta demokrasi lima tahunan berjalan tanpa perpecahan.
"Jangan lagi ada istilah-istilah yang saling memecah belah, apalagi menjatuhkan pihak lain," kata dia.
Usulan Bentuk Tim Khusus
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara mengusulkan agar KSAD sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk tim khusus yang bertugas menjaga netralitas TNI.
Robi mengatakan tim itu dapat dibentuk setelah Jenderal Agus resmi menjabat sebagai Panglima TNI yang baru.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.