Hasto Beberkan Pertemuan 2 Jam Jokowi dan Megawati, Sempat Sepakat Usung Ganjar Jadi Capres 

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 18 Maret 2023 lalu.

Hasto menyebut, pertemuan Jokowi dan Megawati kala itu membahas pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Adapun Jokowi, kata Hasto, saat itu sepakat memilih Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP.

"Ada dua jam dengan Bu Mega, satu jam kami ikut mendampingi dengan Mas Pramono Anung," ucap Hasto, ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

"Di situ sebenarnya sudah disepakati untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo."

Baca juga: Hasto Singgung Pertemuan 2 Jam Jokowi & Megawati di Istana pada Maret 2023: Waktu Itu Sepakat Ganjar

Pernyataan Hasto sekaligus menepis anggapan bahwa Jokowi tidak terlibat dalam pencapresan Ganjar.

Selain itu, Hasto turut mengungkit pernyataan Jokowi soal sosok pemimpin berambut putih.

"Yang mengatakan rambut putih siapa? Kan itu dicatat oleh rakyat, tetapi seseorang bisa berubah," ujar Hasto.

Ia mengaku bisa memaklumi sikap seseorang yang berubah.

Namun, Hasto memastikan PDIP dan Megawati akan tetap kokoh berjuang mengusung Ganjar sebagai capres 2024.

“Semua kan berjuang demi kemerdekaan. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan, tapi bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat konsisten. Konsistensi itulah yang ditangkap juga oleh ibu Megawati Soekarnoputri dan kami semua sebagai karakter dari bangsa ini," ujar Hasto.

"Bangsa kita tak pernah berubah-ubah. Ketika ada yang berubah pasti ada tanda tanya."

Baca juga: Hasto Ungkap Ganjar - Istri jadi Inspirasi Berlari di GBK: Agar Semangat Juang Kuat Jelang Pemilu

Sebelumnya, Hasto juga mengungkap kesedihan PDIP karena merasa ditinggalkan Jokowi dan keluarga.

Hasto bahkan mengungkit keistimewaan yang telah diberikan PDIP kepada keluarga orang nomor satu di Indonesia itu.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," kata Hasto, Minggu (29/10/2023).