Pilpres 2024
Setelah Isu Presiden 3 Periode, Kini Sekjen PDIP Singgung Tekanan Keras Terkait Pencapresan Gibran
Bahkan Hasto menyebut pencalonan Gibran sebagai bentuk political disobidience atau ketidaktaatan politik terhadap konstitusi.
"Saya mendengar ada dugaan ketegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elite yang satu berbeda pendapat dengan elite lainnya," ucap Faldo, dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/10/2023).
"Kami melihat ada tanda-tanda begitu, aneh juga kami kira isu ini diungkit kembali," imbuhnya.
Faldo menduga ada kubu yang sengaja ingin merusak citra baik Jokowi.
Ia juga menyebut isu terkait permintaan masa jabatan 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.
"Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Pak Presiden Joko Widodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan keluarga Pak Jokowi," ucap Faldo.
"Perang dua kelompok ini semakin terbuka, menurut saya cerita tolak tiga periode bisa dikarang-karang," lanjut dia.
Faldo menegaskan, Jokowi tidak pernah terbawa perasaan (baper) dalam berpolitik.
Ia pun mengungkit bersatunya Jokowi dan Prabowo Subianto setelah bertarung di Pilpres 2024.
"Intinya bukan itu, itu yang saya dengar tidak salah tentunya. Yang kami yakin, dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik."
"Lawan tarung saja dirangkul dengan Beliau, apalagi didudukkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini," tandasnya.
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.