Setelah Isu Presiden 3 Periode, Kini Sekjen PDIP Singgung Tekanan Keras Terkait Pencapresan Gibran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Prabowo Subianto.

Bahkan Hasto menyebut pencalonan Gibran sebagai bentuk political disobidience atau ketidaktaatan politik terhadap konstitusi.

"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).

Baca juga: Megawati Keras Terhadap Kader PDIP yang Main Dua Kaki, Tapi Mengapa Gibran Belum Dipecat?

Diketahui, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Padahal, berdasarkan aturan yang ada, syarat usia bakal capres-cawapres minimal adalah 40 tahun. Tetapi Gibran lolos setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat tersebut, mereka yang yang berusia di bawah 40 tahun namun pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri.

Terkait proses pencalonan tersebut, Hasto menyinggung fakta keterangan yang didapatnya dari sejumlah ketua umum parpol, yang merasakan kuatnya tekanan kekuasaan dalam mata rantai pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca juga: Neno Warisman Gabung Partai Gelora dan Dukung Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres

Hasto Kristiyanto Bongkar Soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah

Hasto Kristiyanto mengangkat lagi soal jabatan presiden 3 periode saat berbicara dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Dia menyampaikan informasi permintaan 3 periode dari Pak Lurah berasal dari menteri.

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

Hasto Kristiyanto mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Hasto, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, label 'Pak Lurah' kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto.

Baca juga: Neno Warisman Gabung Partai Gelora dan Dukung Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres

Hasto Ungkap Kesedihan PDIP

Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa serta rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.

Apalagi, kata Hasto, ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP PIP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," ungkap Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).

Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi.

Namun, ternyata hal yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.

Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.

"Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," kata Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini pun mengatakan, PDI Perjuangan percaya bahwa Indonesia ini negeri dimana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujarnya.

Baca juga: Masinton Sebut Sanksi Pemecatan Gibran dari PDIP Dilakukan Melalui Pengumuman Tertutup

Istana Sebut Isu Presiden 3 Periode Bisa Dikarang-karang

Pihak Istana akhirnya buka suara soal kembali mencuatnya isu permintaan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, menyebut isu permintaan jabatan presiden 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

Isu tersebut mencuat setelah diungkit kembali oleh sejumlah politisi PDIP, di antaranya Adian Napitupulu dan Hasto Kristiyanto.

Dalam pernyataannya, Adian Napitupulu menyebut permasalahan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP bermula dari ditolaknya permintaan jabatan 3 periode.

Sementara Hasto Kristiyanto, membenarkan ada sejumlah menteri Jokowi yang ngotot mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya mendengar ada dugaan ketegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elite yang satu berbeda pendapat dengan elite lainnya," ucap Faldo, dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/10/2023).

"Kami melihat ada tanda-tanda begitu, aneh juga kami kira isu ini diungkit kembali," imbuhnya.

Faldo menduga ada kubu yang sengaja ingin merusak citra baik Jokowi.

Ia juga menyebut isu terkait permintaan masa jabatan 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

"Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Pak Presiden Joko Widodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan keluarga Pak Jokowi," ucap Faldo.

"Perang dua kelompok ini semakin terbuka, menurut saya cerita tolak tiga periode bisa dikarang-karang," lanjut dia.

Faldo menegaskan, Jokowi tidak pernah terbawa perasaan (baper) dalam berpolitik.

Ia pun mengungkit bersatunya Jokowi dan Prabowo Subianto setelah bertarung di Pilpres 2024.

"Intinya bukan itu, itu yang saya dengar tidak salah tentunya. Yang kami yakin, dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik."

"Lawan tarung saja dirangkul dengan Beliau, apalagi didudukkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini," tandasnya.